Jakarta, beritalima.com|- Keselamatan warga sipil kembali menjadi sorotan setelah Aris Sanda, seorang sopir asal Toraja, tewas dalam perjalanan di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan.
Aris dilaporkan dihentikan dan disandera kelompok bersenjata sebelum ditemukan meninggal bersama kendaraannya yang terbakar. Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan Aris merupakan warga sipil bekerja sebagai sopir, sekaligus membantah klaim korban adalah anggota intelijen.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, “apa pun tuduhan terhadap korban tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama,” (17/9).
Bagi Sukamta, persoalannya tidak hanya terletak pada siapa pelaku penembakan, tapi bagaimana negara memastikan warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari tetap terlindungi. Sopir, pekerja, serta pengangkut kebutuhan masyarakat menjadi kelompok yang harus mendapat perhatian ketika melewati jalur dengan tingkat kerawanan tinggi.
Karena itu, Sukamta meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kronologi, pelaku dan motif penembakan. Ia juga menegaskan pihak yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga sipil harus diproses sesuai hukum.
“Jangan sampai warga sipil menjadi korban karena tuduhan sepihak. Negara harus memastikan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Pengamanan juga diminta tidak berhenti pada penanganan setelah kejadian. Sukamta mendorong pemerintah memperkuat intelijen teritorial, deteksi dini, serta perlindungan di titik-titik rawan pada jalur transportasi Papua. Ia menilai ancaman terhadap sopir dan pekerja dapat berdampak lebih luas terhadap transportasi, distribusi logistik, serta pelayanan dasar masyarakat.
Ia menilai perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan upaya menjaga aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik di Papua. “Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua membutuhkan ruang hidup yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” ungkapnya.
Jurnalis: rendy/abri
