SURABAYA, beritalima.com | Kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang, dinilai perlu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan.
Anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., meminta seluruh pihak tidak terburu-buru saling menyalahkan. Menurutnya, setiap kejadian harus ditangani melalui investigasi objektif dan berbasis bukti.
“Pertama tentu kita prihatin dan menyampaikan empati kepada anak-anak, siswa, guru, serta keluarga yang terdampak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas tertinggi dalam program MBG,” ujar Suli Da’im.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai munculnya beberapa kasus di Jawa Timur merupakan alarm untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan MBG. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi muda tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan makanan.
“Jangan tergesa-gesa mencari siapa yang salah sebelum proses investigasi selesai. Yang paling penting sekarang adalah memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, kemudian mencari penyebabnya secara objektif, transparan, dan berbasis bukti,” katanya.
Menurut Suli Da’im, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) belum cukup apabila penerapannya tidak dikawal secara konsisten. Pengawasan terhadap pelaksanaan di setiap SPPG juga harus menjadi perhatian.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah SOP sudah ada. Tetapi apakah SOP itu benar-benar dilaksanakan di setiap SPPG, apakah SDM-nya memahami dan disiplin menjalankannya, bagaimana pengawasan penyimpanan dan distribusi makanan, serta apakah ada mekanisme penghentian makanan ketika ditemukan indikasi tidak aman,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong evaluasi terhadap seluruh rantai penyelenggaraan MBG. Proses tersebut mencakup pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, kebersihan dapur, pengemasan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
“Jangan sampai kita hanya mengejar target jumlah porsi yang dibagikan, tetapi aspek keamanan pangannya justru tertinggal. Kuantitas penting, tetapi keamanan dan kualitas jauh lebih penting,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD provinsi Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Suli Da’im menyatakan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan program pemerintah yang aman serta berkualitas.(Yul)
