Jakarta, beritalima.com|- Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan musibah Gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi momentum untuk membenahi terkait tata kelola mitigasi bencana.
Huda mendorong pemerintah membentuk kelembagaan tunggal yang secara khusus menangani kebencanaan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan satu institusi dengan kewenangan, sistem komando, dan dukungan anggaran yang jelas sehingga penanganan bencana tidak terhambat koordinasi lintas lembaga.
“Saya sendiri merasa ini kelembagaan tunggal untuk mengurusi soal kebencanaan ini menurut saya penting banget,” ujar Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta (20/8).
Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, persoalan koordinasi bukan perkara kecil. Saat kewenangan penanganan bencana tersebar, pemerintah berisiko membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyatukan langkah, padahal dalam situasi darurat setiap menit memiliki konsekuensi terhadap keselamatan warga.
“Selama ini relatif belum bisa secara koordinatif efektif untuk membangun komunikasi dan sistem komando yang sifatnya memang berjalan efektif dan cepat. Karena itu kan masih terpencar-pencar, misalnya soal infrastruktur masih Kementerian PU,” katanya.
Huda menilai kelembagaan tunggal dapat menjadi pusat komando yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan penanganan bencana. Kementerian teknis tetap menjalankan fungsi masing-masing, tetapi bergerak berdasarkan koordinasi yang terpusat sehingga tidak perlu membangun pola kerja baru setiap kali bencana terjadi.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah anggaran. Huda menilai dukungan pembiayaan penanganan bencana harus tersedia sebelum bencana terjadi, bukan baru dipersoalkan ketika korban dan kerusakan sudah muncul. Jika anggaran masih tersebar di masing-masing kementerian dan lembaga, respons darurat berpotensi ikut tersandera oleh mekanisme birokrasi.
Karena itu, Huda mengingatkan pemerintah agar persoalan anggaran tidak menjadi alasan lambatnya penanganan gempa NTT. Kesiapan fiskal, menurutnya, harus menjadi bagian dari sistem mitigasi dan tanggap darurat, bukan sekadar urusan administratif setelah bencana berlangsung.
Untuk kondisi di NTT, Huda menyebut kebutuhan dasar pengungsi relatif telah tertangani. Tenda, makanan, minuman, air bersih, dan selimut telah tersedia, sementara perbaikan infrastruktur juga mulai dilakukan.
Namun, capaian penanganan kebutuhan dasar tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan struktural.
Huda berharap evaluasi penanganan gempa NTT menghasilkan perubahan konkret pada tata kelola kebencanaan nasional.
Jurnalis: Rendy/abri
