BANYUWANGI,Beritalima.com – Pemerintah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 di pendopo kantor Desa, pada 29 Rabu 2026 . Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang akan menjadi prioritas pemerintah desa pada tahun mendatang.
Musyawarah berlangsung dengan suasana terbuka dan penuh semangat. Hadir dalam kegiatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, para Ketua RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, kepala sekolah, kader Posyandu, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, hingga pendamping desa yang turut memberikan pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan.
Berbagai usulan mengemuka dalam forum tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan lingkungan, peningkatan saluran irigasi, penguatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengembangan potensi pemuda dan pelestarian lingkungan desa.
Ketua BPD bersama peserta musyawarah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran desa, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang luas.
Kehadiran pendamping desa juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses penyusunan RKPDes berjalan sesuai ketentuan. Pendamping memberikan arahan agar setiap program yang diusulkan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah maupun nasional.
Kepala Desa Tampo, Hasim Ashari, mengatakan Musyawarah Desa bukan hanya agenda tahunan, melainkan wadah untuk menyatukan aspirasi seluruh elemen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.
“Melalui Musdes ini kami ingin memastikan bahwa setiap usulan benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi kami tampung, kemudian akan dipilah berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran sehingga pembangunan Desa Tampo pada tahun 2027 benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan desa tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah desa semata. Dibutuhkan sinergi seluruh unsur masyarakat agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Musyawarah penyusunan RKPDes merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan desa sebagaimana telah diterapkan setiap tahun. Hasil kesepakatan Musdes selanjutnya menjadi bahan penyusunan RKPDes, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027.
Melalui forum yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel ini, Pemerintah Desa Tampo berharap seluruh elemen masyarakat terus aktif mengawal setiap tahapan pembangunan sehingga cita-cita mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat diwujudkan bersama. (Rony//B5)
