Banda Aceh, beritalima.com | Diperkirakan saat ini warga Aceh yang berada di Malaysia mencapai 10 ribu jiwa. Namun, dalam menghadapi dampak Covid- 19 atau Virus Corona Partai Aceh mengambil inisiatif untuk memulangkan warga Aceh tersebut.
Siaran pers yang diterima Media beritalima.com, Rabu, 1 Juli 2020 mengatakan, bahwa, Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA), Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf atau yang disapa akrap Mualem saat ini terus melakukan langkah cepat dan lobi maupun komunikasi dengan Pemerintah Pusat (Jakarta) serta Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia, terkait rencana pemulangan sekitar 10 ribu lebih warga Aceh yang kini berada di Malaysia.
Pemulangan ini merupakan langkah nyata, guna mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 yang melanda negara jiran itu, yang berakibat terbatasnya akses pekerjaan bagi warga Aceh (pendatang) di sana,sehingga berakibat terjadinya kekurangan biaya hidup dan bahan makanan pokok.
“Tahap awal, kami merencanakan untuk memulangkan sekitar 3 ribu warga Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh.
Selain itu masih adanya kebijakan pembatasan massal di Malaysia. Walau massa lock down yang berlaku di Malaysia telah berakhir 9 Juni 2020 lalu. Namun, tetap saja ada pembatasan, sementara nasib warga Aceh di sana semakin tidak menentu, terutama bagi yang sudah habis massa izin tinggal (permit). Namun, tak bisa kembali ke Aceh karena keterbatasan biaya.
“Melalui Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia, mereka minta untuk kembali ke Aceh. Namun tidak ada biaya untuk pulang. Bahkan, ada menempuh cara alternatif terutama jalur “tikus” dan itu sangat tinggi resiko bagi keselamatan mereka,” sebutnya.
Sebelumnya, DPA Partai Aceh melalui wakilnya di DPR Aceh telah berulangkali meminta Pemerintah Aceh untuk memulangkan warga Aceh di Malaysia. Namun, setelah ditunggu beberapa lama tak ada respon dan jawaban pasti. Akhirnya Mualem memutuskan untuk mengambil inisiatif.
“Warga muslim Rohingya saja kita tampung dan terima di Aceh, apalagi rakyat Bangsa Aceh sendiri yang kini menderita di negeri orang. Ini tugas dan tanggungjawab moral kita semua,” tegas Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh (PA), Muhammad Saleh.
Sebagai tindaklanjut dari rencana itu, Mualem telah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.
“Alhamdulillah, dua hari lalu didampinggi Senator Aceh Fahrul Razi, Mualem sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan di Jakarta. Kepada Menhub, Mualem membicarakan langkah pemulangan dengan kapal laut,” jelas Saleh.
Selanjutnya, direncanakan Mualem bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
“Tujuan pokok pertemuan adalah, melakukan komunikasi dan koordinasi. Sebab, semua ini menyangkut hubungan antar negara,” kata Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh.
Sementara itu, beberapa waktu lalu di Banda Aceh, Mualem didampinggi Sekjen DPA Partai Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) dan pengurus lainnya, telah bertemu dan mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah Bupati dan Walikota serta pimpinan DPRA dan DPRK dari Partai Aceh se-Aceh.
Hasilnya, disepakati untuk menanggung bersama biaya pemulangan dimaksud. “Setiap Bupati/Wali Kota dan DPRK, menanggung biaya untuk warganya sendiri. Ini dibagi berdasarkan kabupaten dan kota dari warga yang dipulangkan,” jelas Jubir Muhammad Saleh atau akrab disapa Saleh ini.
Mengenai tata cara pemulangan, Mualem dengan tegas meminta Tim DPA Partai Aceh, untuk menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Mulai dari Malaysia hingga tiba di Aceh. Termasuk didampinggi tim medis seperti dokter dan perawat.
“Kami akan tetap melakukan rapid test terhadap warga Aceh yang pulang. Mulai dari Malaysia hingga tiba di Aceh,” sebut Saleh.
Sejauh ini, DPA Partai Aceh telah membangun komunikasi yang intensif dengan Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia. Terutama tentang jumlah tahap pertama yang dipulangkan. Termasuk identitas dan alamat lengkap di Aceh. Ini penting, saat tiba di Aceh langsung menuju daerah masing-masing.
“Bupati dan Wali Kota serta pimpinan DPRK setempat, menjemput mereka dan langsung melakukan karantina selama minimal 14 hari di daerah masing-masing,” jelas Muhammad Saleh.
Sementara itu, Sekjen DPA Partai Aceh Abu Razak, telah menunjuk Tim Pemulangan tersebut, dengan beberapa pembagian tugas. “Kami terus meng-update informasi terkini dari Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia,” jelas Abu Razak.
Begitupun, dia berharap dan meminta warga yang akan dipulang bersabar. Sebab, pemulangan ini harus menempuh beberapa syarat, karena melibatkan dua negara. “Mudah-mudahan semua akan berjalan lancar dan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Muhammad Saleh. ( Red)
