Jakarta, Pemerintahan Prabowo -Gibran sudah memasuki masa kerja 100 hari, meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo mencapai 80% dalam salah satu lembaga survei, tapi publik masih mempertanyakan apakah pemerintahan ini dapat membebaskan diri dari pengaruh kebijakan populis yang populer di era Jokowi.
Menurut ketua Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono mengatakan 100 hari kerja pemerintah Prabowo membuat perubahan besar, Salah satu program populis yang digagas oleh Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis (MBG), mendapatkan dukungan besar dari masyarakat.
“Program ini perlu dilanjutkan, namun ada kekhawatiran terkait ketersediaan dana untuk mempertahankan program tersebut dalam jangka panjang,” ujar Wibi.
“Program ini baru berjalan satu bulan dan membutuhkan dana APBN yang luar biasa besar, sekitar 300 triliun,” imbuhnya
“Tantangan lainnya datang dari sektor ketahanan pangan. Presiden Prabowo menggaungkan pentingnya kedaulatan pangan dalam pemerintahannya, yang menjadi sorotan banyak pihak,” kata Wibi yang juga pengamat militer ini.
Wibi mengingatkan bahwa salah satu kebijakan penting dalam Perpres No 5 Tahun 2025 terkait kedaulatan pangan ini memberikan tanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Namun, ia juga menyoroti risiko yang mungkin timbul jika ada kesan militerisme, mengingat peran tentara yang terlibat dalam pengelolaan ketahanan pangan.
“Sebenarnya tugas ini diserahkan saja ke kementerian pertanian dan kerjasama dengan masyarakat lokal, maksimalkan untuk optimalisasi lahan yang kritis, dengan pupuk organik dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, sehingga swasembada pangan segera tercapai,” tegasnya
” Selanjutnya tantangan paling utama bagi presiden Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran. “Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang negara. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya, dan kebijakan pembangunan infrastruktur tidak pake APBN adalah keputusan yang tepat,” jelas Wibi.
“Yang terakhir terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang merupakan keputusan yang tegas dan tepat dalam menjaga kedaulatan NKRI, optimisme Masyarakat mulai tumbuh, dan percaya bahwa negara telah hadir ditengah tengah mereka,” pungkasnya
