Jakarta, Sudah tiga pekan LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) menggalang dukungan masyarakat untuk “Petisi Pidanakan KPU”, apabila terjadi kecurangan, dukungan dari masyarakat sangat luar biasa, ternyata dukungan bukan hanya dari masyarakat saja, tapi para Purnawirawan Jendral yang tergabung dalam (PPIR) Telah mencatatkan dirinya sebagai Pendukung Petisi, apalagi setelah LPKAN akan melaporkan “Tragedi Kemanusian” tewasnya petugas KPPS KPU (Penyelenggara Pemilu) ke 3 lembaga Mahkamah Internasional, ujar Pembina LPKAN Indonesia dan sekaligus penggagas Petisi Wibisono,SH,MH menyatakan ke media di jakarta,sabtu (18/5/2019)
“Sampe hari ini (sabtu,18/5/2019) yang masuk ke Petisi Center sudah mencapai 4.500 orang, yang menarik banyak nama purnawirawan jendral yang mendaftarkan diri seperti Laksamana TNI Tedjo Edhi (Mantan Menko Polhukam),Lejten TNI Prof Syarifudin Tippe (Mantan Danseskoad-Rektor Unhan),Letjen Agus Soetomo (Mantan Irjen Kemhan),Letjen TNI Yayat Sudrajat,Letjen TNI Setyo Sularso,Letjen TNI Djamari Chaniago (Mantan Pangkostrad),Mayjen TNI Musa Bangun,Marsda TNI Suparman D,Laksma TNI Raja Murni Harahap,Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro,Laksda TNI Sutjitpo,Marsda TNI Sudipo Handoyo,Irjen Pol Sabar Rahardjo, Mayjen TNI Purwadi Mukson,Letjen TNI Setyo Sularso dan masih banyak yang lainnya,termasuk anggota PPIR yang berpangkat kolonel dan letkol diseluruh Indonesia,” kata Wibi.
Menurutnya, petisi “Pidanakan KPU” telah berubah menjadi “PETISI RAKYAT”, Karena terus mendapat dukungan masyarakat,dukungan mulai dari Purnawirawan TNI-Polri (PPIR), Ulama-Ustadz, Tokoh masyarakat,Akademisi (Dosen dan Pengajar),Advocat,Para Dokter, Ormas-Relawan,dan seluruh lapisan masyarakat dari Aceh sampai Papua bahkan dari luar negeri ada yang daftar (swedia,Belanda,Arab saudi,singapura,Malaysia dsb),” kata Wibi
Ada juga tokoh Nasional seperti Dr.Rizal Ramli, dan beberapa ahli IT dan ormas diseluruh indonesia,mereka merasa Terusik rasa kemanusiaannya akibat “Tragedi Kemanusiaan” ini, sudah tercatat hampir 700 orang meninggal dan 11.243 orang dalam keadaan sakit yang tidak wajar, tambahnya
Penyelenggaraan pemilu (KPU) telah lalai, dan patut diduga sebagai Pelanggaran HAM berat,Maka dari itu LPKAN telah membuat “Konsensus Nasional” Bersama APDI (Aliansi Penggerak Demokrasi) dan IKB-UI (Ikatan Keluarga Besar Universitas Indilonesia) tergabung juga para dokter dari alumni UI,Konsensus telah ditanda tangani bersama pada hari Kamis (16/5/2019) Bertempat di Gado gadi Boplo cikini jakarta pusat.
Tugas konsensus ini adalah mendesak Pemerintah untuk membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) atas tragedi kemanusian ini,apalagi rekomendasi kita tidak di akomodir dengan baik,kami terpaksa akan melaporkan Ke 3 lembaga Internasional,sebagai kejahatan kemanusiaan dan Cacatnya Demokrasi di Indonesia, jelas Wibi.
Kondisi ini membuat gelisah masyarakat, Kinerja KPU pun sangat disoroti saat ini, terutama banyaknya korban jiwa yang meninggal, Bahkan, Pemilu 2019 ini dinilai sebagai pemilu paling buruk-brutal pasca Reformasi.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menyebut pemilu tahun ini terburuk setelah reformasi. “Pemilu kali ini disebut sebagai pemilu terburuk dan Brutal pasca reformasi,” ujar Bambang
Ia menyebut ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait Pemilu 2019 ini. “Jangan sampai yang memenangkan pemilu dan mendapatkan suara terbanyak, tapi yang menjadi presiden orang lain juga,” katanya.
“Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali,” tambahnya.
Sementara itu Laksamana (Purn) Tedjo Edhi menilai Gerakan moral intelektual menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019 dan peristiwa Tragedi Nasional telah beredar luas dan dapat dukungan dari masyarakat luas, Petisi Rakyat Pidanakan KPU sangat baik. “Saya terus memonitor,” ujar Tedjo Edhi Purdiyatno menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, (25/4/2018).
Wibisono,SH,MH : Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) dan Tim Penyusun LKHAI.
