TANA TORAJA -‘www.beritalima.com – Pelantikan pejabat di dua kabupaten, yakni Tana Toraja (Tator) dan Toraja Utara (Torut), dalam beberapa hari terakhir ini dan yang akan datang, menjadi issu hangat dan krusial diantara warga khususnya di lingkup pemda dua kabupaten tersebut. Kisruh tentang mutasi dan pelantikan ini terus berlangsung. Pemda Tana Toraja sendiri telah melakukan pelantikan secara bertahap. Sedang Pemda Toraja Utara sama sekali belum mengadakan pelantikan hingga hari ini.
Pelantikan lanjutan kabinet Nicodemus Biringkanae-Victor Datuan Batara sendiri diundur dari sebelumnya 10 Januari menjadi 12 Januari (besok). Ini berdasarkan bocoran yang diterima beritalima.com dari lingkup Pemda Tator. Tak jelas penyebab pengunduran jadwal pelantikan ini.
Namun yang menarik dari soal mutasi dan promosi pejabat di Tana Toraja ini adalah adanya persepsi yang berbeda dari dua pimpinan daerah, Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara, dalam menunjuk pejabat yang diangkat. Keduanya tidak sinkron dan tidak solid. Pertentangan kedua petinggi ini terlihat selama pelantikan.
Mutasi awal yang lalu misalnya, pelantikannya oleh Wabup Victor Datuan Batara. Diantara yang dilantik ketika itu terdapat YD Pamara yang sebelumnya Kepala Kantor Satpol PP menjadi Kepala Dinas Tataruang dan Permukiman, serta lainnya. Untuk diketahui, akibat pelantikan ini khususnya terkait Pamara, Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) kemudian melayangkan surat klarifikasi dan teguran ke Bupati Tator dengan nomor surat B-1539/KASN/8/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 ditembuskan ke Mendagri, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Gubernur Sulsel. Surat tersebut ditandatangani Ketua KASN, Sofian Effendi. Turunnya surat KASN ini karena ada surat pengaduan mengingat pelantikan tersebut dianggap menyimpang dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen PANRB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Tak heran, pada pelantikan berikut yang langsung dilakukan Bupati Nico Biringkanae, 31 Desember 2016 (Sabtu), Pamara kembali dilantik menjadi Kadis Tataruang dan Permukiman. Menurut sumber beritalima.comdi lingkup pemda setempat, dalam pelantikan ini terjadi ketegangan antara Nico-Victor. Penyebabnya tak lain karena ada pejabat yang layak dilantik tapi tidak diakomodir. Akhirnya, pejabat dimaksud pun dilantik.
Ironis, di balik pelantikan 3112 (red, 31 Desember) ini ternyata tidak seperti biasanya. Pelantikannya seolah mendadak dan dipaksakan karena dilakukan bukan hari kerja, yaitu Sabtu. Di Tator berlaku 5 hari kerja, senin-jumat.
Pelantikannya pun berlangsung sekitar pukul 5.30 sore. Beritalima.com melakukan penelusuran dan ditemukan indikasi kalau salah satu pemicu adanya pelantikan 3112 itu karena diantara mereka yang dilantik ada yang segera pensiun Januari 2017. Mereka yang akan pensiun diantaranya YD Pamara dan dr Anthon Rerung, mantan Kadis Kesehatan Parigi Moutong di Sulteng.
Anthon dilantik menjadi Kadis Kesehatan Tana Toraja. Dia dikabarkan memasuki masa pensiun terhitung 1 Januari 2017. Namun karena dilantik yang lalu, masa aktifnya pun diperpanjang.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan WASINDO (Pengawas Independen Indonesia), Drs. Tommy Tiranda, meminta Komisi ASN agar memantau dan mengawasi semua proses seleksi lelang jabatan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Khusus di dua kabupaten tetangga, Tator dan Torut, kata Tommy, pihaknya akan memberi perhatian khusus. “Kita akan kawal proses mutasi dan promosi pejabat hingga saat dan setelah pelantikan. Kalau memang ada gelagat dan terjadi pelanggaran aturan dalam proses mutasi dan pengangkatan sampai ke pelantikan nantinya, kita akan jadikan bahan informasi dan laporan ke Komisi ASN,” ujarnya sambil meminta panitia lelang dan bupati khususnya di Tator dan Torut untuk transparan dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Kepada warga masyarakat khususnya LSM dan Pers setempat, Tommy ketika dihubungi via polsel, Selasa siang ini (11/1), berharap agar ketat dalam menjalankan fungsi kontrol demi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang ‘good and clean’ ini akan memudahkan daerah dan masyarakat jadi sejahtera. (GEDE SIWA)
