Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. bersama Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., menyaksikan langsung prosesi penandatanganan Kesepakatan Bersama Dalam Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Laut Natuna Utara, oleh 13 Institusi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mabes Bakamla RI, Gd Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi-56, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Menjawab pertanyaan para awak media, Laksdya Aan mengatakan, acara penandatangan naskah kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus tingkat menteri pada tanggal 23 Januari 2020 yang membahas tentang rencana aksi pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan di wilayah kedaulatan Indonesia dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kita di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang dilakukan oleh kapal ikan dan kapal pemerintah asing, khususnya Tiongkok.
Menurut Kabakamla, Pemerintah melalui Menko Polhukam bersama KKP berencana mengerahkan sejumlah kapal ikan Indonesia sebagai bentuk penguasaan secara de facto atas wilayah yurisdiksi Indonesia di laut Natuna Utara.
Adapun 13 unsur yang meneken kesepakatan bersama tersebut adalah:
1. Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mayor Jenderal Rudianto;
2. Plh. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jhoni Ginting;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R. Karliansyah;
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar;
7. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang;
8. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri, Irjen Lotharia Latif;
9. Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Muda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat;
10. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati;
11. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia Riyono;
12. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien;
13. Ketua Kelompok Nelayan Mandiri Basori.
