BONDOWOSO, beritalima.com – Sebanyak 18 ribu lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Kementerian Sosial periode Maret 2021 dicoret, alias tidak bisa menerima lagi.
Pengurangan KPM BPNT tersebut dibenarkan oleh dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Saefuddin Suhri.
Menurutnya, setalah terjadi pengurangan total penerima BPNT di Bondowoso jadi sekitar 86.900 lebih KPM. “Seharusnya dulu 106 ribuan itu,” katanya saat dikonfirmasi.
Namun demikian, Kemensos memberikan kesempatan untuk meng-update data pada 1 Juli ini melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation).
“Perbaikan data itu ada di desa, melalui SIKS-NG. Setia desa itu ada operator SIKS-NG,” jelas pria yang akrab disapa Suhri tersebut.
Menurutnya, mekanisme pendataan SIKS-NG tersebut melalui Musdes (Musyawarah Desa). Diketahui oleh kepala desa, operator, BPD, pendamping PKH, TKSK dan pihak terkait lainnya.
“Disepakati di Musyawarah Desa itu. Misalnya si A dimasukkan lagi di-update lagi datanya, diverifikasi, apa benar masuk warga miskin atau tidak, kemudian dikirim secara online,” paparnya.
Selain itu kata dia, desa mengirimkan hard copy ke Dinas Sosial. Kemudian Dinsos membuka akses, dan selanjutnya dimasukkan ke Kemensos.
“Dengan update data itu, Juli ini bisa kembali (terima bantuan). Tapi yang tidak mengaktifkan datanya tidak bisa menerima lagi,” paparnya.
Sementara problem saat update data, lanjut dia, rata-rata di identitas kependudukan. Misalnya, anaknya masuk ke data orang tua, tetapi saat menikah KK (kartu keluarga) tidak dirubah.
“Anaknya tidak dikeluarkan, tetap masuk di data orang tuanya. Sementara anaknya buat KK baru, kan double,” paparnya.
Sementara problem yang lain kata dia, yakni ada pada KTP calon KPM. Dimana ia mempunyai KTP fisik tetapi tidak diupload secara online.
“Itu di Dispendukcapil, kalau tidak diupload maka tidak masuk di Dispenduk pusat. Harus datang ke Dispenduk untuk dionlenkan,” imbuhnya.
Sementara terkait kartu KPM yang tidak bisa digunakan atau tak ada saldonya, bisa dicek ke desa atau ke Dinsos langsung.
“Apa administrasinya, atau KK-nya double. Ke desa dulu, kalau desa tak bisa maka langsung ke sini (Dinsos),” terangnya.
Pihaknya memaparkan, kuota dari Kemensos untuk Bondowoso 86 ribu lebih penerima BPNT. Kemudian diberi KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) lewat bank. “Kebetulan bank yang ditunjuk Kemensos adalah Bank BNI,” ungkapnya.
Sementara yang mendistribusikan KKS ke PKM BPNT adalah pihak bank. Sementara jumlah agen BNI untuk pengambilan bantuan ada 199 di Bondowoso. “KKS digunakan untuk mencairkan di agen-agen tersebut,” jelasnya. (*/Rois)
