TEMINABUAN, Berita lima.com – Pemda Sorsel targetkan hingga 2019, seluruh Masyarakat Sorsel harus terdata sebagai peserta JKN melalui program Jamkesda. Hal ini disampaikan Sekda Sorsel Dance Yulian Flassy, SE.M.Si saat rapat dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Sorong di ruang rapat Kantor Bupati Sorsel, Selasa (26/09/2017) .
Hadir dalam pertemuan ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Nathalia Panggelok, Pimpinan Perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Sorsel, sejumlah Pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Sorsel dan pejabat lainnya.
Sekda Dance Y. Flassy di ruang kerjanya usai rapat tersebut menjelaskan, Saat ini ada sekitar 9 ribu lebih Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan belum terdata sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu jelasnya Pemda Sorsel akan mengupayakan seluruh Masyarakat Sorsel dapat terdaftar sebagai peserta JKN sampai 2019. Hal ini bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan program pembangunan nasional, termasuk dalam bidang layanan kesehatan.
Dirinya menyampaikan bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan dalam rangka seluruh Masyarakat Sorsel masuk menjadi peserta JKN adalah, akan dilakukan koordinasi dengan pihak RSUD Scholoo Keyen untuk mengecek dan mendata masyarakat yang datang berobat namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Selanjutnya diarahkan untuk langsung mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan pembiayaannya ditanggung APBD melalui program Jamkesda.
Selain itu juga dilakukan sosialisasi di tingkat distrik,Untuk itu tenaga Puskesmas diminta untuk melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat sekaligus melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS.
“Jadi kita harapkan seluruh masyarakat Sorsel harus terdata menjadi peserta BPJS. Termasuk tenaga kerja yang ada di perusahaan, perusahaan harus bertanggungjawab untuk mengkafer seluruh karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, perusahaan juga harus mengkafer masyarakat sekitar yang tidak mampu untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan lewat CSR mereka,” ungkanya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Nathalia Panggelok dalam penjelasannya mengatakan, pertemuan yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Pemda Sorsel merupakan bagian dari kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tiga bulan. Sebab di setiap kabupaten di Indonesia telah dibentuk Tim Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama.
Tim forum ini, lanjutnya, terdiri atas Bupati selaku Pembina, Sekda selaku Ketua, serta anggotanya terdiri atas Kepala BPKAD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, BPTSP dan Komisi C DPRD. Tujuan forum ini dibentuk, sambungnya, untuk membicarakan atau mendiskusikan terkait program JKN di wilayah tersebut. Selain itu bertujuan untuk mempercepat proses kepesertaannya BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat di kabupaten tersebut.
“Targetnya tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Sorsel sudah harus terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, tim inilah yang membicarakan bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa terdaftar semua menjadi peserta JKN,” ujarnya.
Pihaknya pun menjelaskan, Masyarakat Sorsel yang sampai bulan September 2017 ini sudah terdaftar sebagai kepesertaan Jamkesda baru mencapai 2.659, dari total penduduk Sorsel sebanyak 60 ribu jiwa lebih. Namun dari jumlah keseluruhan ini, dikatakan Nathalia bahwa sudah lebih dari 37 ribu jiwa masyarakat Sorsel yang masuk JKN dan dibiayai oleh APBN atau pemerintah pusat. Untuk itu sisa jumlah dari total penduduk Masyarakat Sorsel diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah melalui PBI APBD.
“Hal itu sudah disambut baik oleh pemerintah daerah, sehingga tim akan memvalidasi data kependudukan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tambahnya. (Engel berto)
