TULUNGAGUNG, beritalima.com | Hingga saat ini, dari sekitar 72.000 desa se-Indonesia, sudah 675 desa yang dinyatakan sadar akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ke-675 desa itu terhimpun selama 3 tahun sejak Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan digulirkan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017.
Dan kini, program yang bertujuan untuk memberi pemahaman sekaligus menyadarkan masyarakat pedesaan akan pentingnya jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini, kembali digulirkan.
Desa Sedayugunung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, akhirnya diresmikan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ‘Edisi’ ke-4 ini, Kamis (27/6/2019).
Desa yang terletak di atas gunung ini merupakan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kedua yang diresmikan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2019, setelah sebelumnya Desa Hutaginjang, Kabupaten Tapanuli Utara.
Peresmian Desa Sedayugunung sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dilakukan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dan Plt. Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM.
Keduanya didampingi Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Puspita Wulandari, dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto.
Acara di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Pemkab Tulungagung ini juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung, dan seluruh Camat serta Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung.
Diretur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, dipilihnya Desa Sedayugunung sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Di antaranya, Kepala Desa beserta seluruh perangkat desanya telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Lebih dari itu, mereka juga memiliki motivasi kuat agar masyarakat pekerja di desanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tujuan dibentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini agar masyarakat Desa mengenal lebih dekat program-program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial,” kata Agus Susanto.
Disamping itu, lanjut Agus, agar muncul kesadaran para perangkat desa untuk mensejahterakan masyarakatnya yang juga para pelaku ekonomi. Seperti dalam bidang Yayasan atau BUMDes dan tenaga ahli atau pendamping desa.
Menurutnya, hal tersebut juga tertuang dalam Nawa Cita Presiden Jokowi poin 3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara dan Kesatuan.
Selain itu juga poin 5, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dalam mendorong land reform serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.
Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengatakan, program ini merupakan inovasi BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerja sama dengan perangkat desa dalam memberi pemahaman sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tujuannya, lanjut Maryoto, agar mengenal lebih dekat dan menimbulkan suatu kesadaran untuk mensejahterahkan masyarakat desa dan pelaku ekonomi.
“Hal ini sejalan dengan nawa cita Presiden Jokowi, dimana membangun Indonesia dari pinggiran, dan untuk meningkatkan program masyarakat Indonesia Kerja. Program ini sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dengan berbagai profesinya,” jelasnya.
Pada kesempatan ini pula, Maryoto menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergitasnya selama ini.
“Program BPJS Ketenagakerjaan ini harus diikuti semua masyarakat Tulungagung. Ayo kita bersama memberikan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbaunya.
Disebutkan, penduduk usia produktif di
Kabupaten Tulungagung sekitar 569.000 orang, dan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 20.000 pekerja.
Sedangkan penduduk usia produktif di Desa Sedayugunung ada 1.025 orang, dan 60%-nya atau 617 orang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik sektor Penerima Upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU).
Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Puspita Wulandari, mengaprsiasi kepedulian Pemerintah Kabupten Tulungagung terhadap kesejahteraan masyarakatnya dengan mengimplementasikan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kontribusi ini tentunya bukan hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara negara, melainkan bentuk hadirnya negara untuk merealisasikan hak hidup aman, nyaman dan sejahtera sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Dasar 1945,” kata Puspita.
Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto, mengatakan, di wilayah Jawa Timur sendiri nantinya akan ada 26 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019.
“Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini inovasi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan, terutama untuk menjangkau masyarakat pedesaan,” ujarnya.
Dodo mengingatkan, jaminan sosial ketenagakerjaan akan memberi rasa aman pada pekerja saat bekerja. (Ganefo)
Teks Foto: Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat meresmikan Desa Sedayugunung sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (27/6/2019)
