JAILOLO, beritalima. com – Untuk mewujudkan Pemerintahan di kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut) yang bersih.
Bupati Danny Missy dan wakil Bupati Ahmad Zakir Mando bakal melakukan pemecatan terhadap 7 (tuju) Kepala Desa (Kades) di beberapa kecamatan. Pasalnya, dari Kades tersebut diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang tidak bisa di toleril. Misalnya, dugaan penyalahgunaan anggaran DD dan ADD.
Informasih berhembus, ketika rapat bersama antara wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando dengan pimpinan SKPD terkait dan kepala kecamatan (Camat) terkait Pemkab Halbar, Senin (29/8), yang berlangsung di ruang rapat Bappeda.
Kepala BPMD Halbar Asnath Sowo ketika di konfirmasi beritalima.com, soal kebenaran tersebut, Asnath mengaku, dalam rapat itu juga membahas pemecatan ke ketuju Kades itu. Namun sayangnya, ia tidak menyebutkan nama – nama desanya.
“Semua draf sudah disediakan, tinggal lembaran persetujuan pak Bupati,”ungkap Asnath singkat.
Selain itu, lanjut Asnath, waktu pelaksanaan dilakukan pemecatan, setelah paska pelantikan Kepala Desa (Kades) terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 7 September 2016 selesai.
“Jadi nanti pasca pelantikan Kades Terpilih, baru kemudian dilanjutkan dengan acara pemecatan terhadap ke tuju Kades itu,”tandasnya.
Kabag Humas Halbar Suparto Lansip, saat dikonfirmasi via hemphone, mengatakan, rapat itu hanya membahas batas wilayah. Tetapi soal pembahasan persiapan pemecatan 7 Kades itu, dirinya mengaku tidak mengetahuinya, sedangkan camat yang hadir hanya camat Loloda.”aku Suparto. (ssd)
