JAKARTA, Beritalima.com– Indonesia masih mengabaikan pendidikan politik. Hal tersebut tampak jelas dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum termasuk pemilihan presiden maupun wakil rakyat di parlemen.
Para kandidat, kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ady Prayitno, tim sukses, partai politik menyapa masyarakat atau konstituen hanya menjelang hari pemungutan suara (pencoblosan).
Itu pun, ungkap Ady, pendekata yang digunakan para calon presiden maupun calin legislatifdengan cara memberikan logistik. Mereka datang ke ke pondik pesantren ke masjid dengan membawa karpet dengan garansi jamaah masjid itu mendukung mereka.
Coba bayangkan cara-cara seperti itu. Visi Misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mereka susah menangkapnya. Dalam konteks pilpres saya sering nanya adakah di antara kita semua yang katanya anak milenial, kelas menengah ke atas membaca visi-misinya Jokowi dan Prabowo.
“Itu semua ngak ada,” ungkap Ady dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas” di Press Room DOR RI Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/2).
Bukan itu saja, bahkan, menurut Ady, jumlah halamannya pun banyak yang tidak tahu. Bahwa Jokowi jumlah visi-misnya ada 37 halamannya, Prabowo yang dilaporka itu 17 halaman sebelum di revisi dan pasca menjadi 47 halaman.
“Yang seperti itu, yang sering saya sampaikan. Sering kali juga gak paham. Semua, baik rakyatnya kandidat, semua tak menyentuh sisi substansinya. Jadi kalau bicara tentang pemilu yang berkualitas ini tentu menjadi PR kita bersama,” tegas Ady.
Jadi, Ady mengingatkan, jangan jadikan masyarakat hanya satu komoditas politik yang artificial, hanya sesaat untuk kepentingan formalitas Pemilu.
“Sekarang kan kaya itu. Model kampanye hanya sebatas formalitas, datang 5 menit 7 menit , selfie di upload di medsos dan dikapitalisasi sebagai bagian dari kampanye. Ini tak akan menjadikan pemilu berkualitas,” demikian Ady Prayitno. (akhir)
