JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komite IV DPD RI, daerah pemilihan (dapil) Provinsi Lampung, Abdul Hakim para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berinovasi dalam masa krisis wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
Ajakan tersebut disampaikan politisi senior ini saat melakukan pertemuan dengan warga dan pelaku UMKM di Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura, Lampung, Sabtu (13/2). Pertemuan juga dihadiri lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), sekretaris camat, Bhabinkamtibmas, Ketua Tim Penggerak PKK, anggota Pokdarwis dan undangan. Juga hadir anggota DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi.
Abdul Hakim merespons positif pertemuan ini. Sebab, dari sini dia bisa menyerap aspirasi warga dalam konteks resesnya ke daerah pemilihan.
Pelaku UMKM adalah bagian dari penyokong utama ekonomi nasional karena para pegiat yang mempunyai daya tahan di tengah krisis imbas pandemi Covid-19.
Abdul Hakim menilai, pelaku UMKM mesti diberikan akses permodalan untuk penambahan omset usaha. Dengan begitu, ada peluang menaikkan produksi yang bisa berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru.
Anggota DPRD Bandar Lampung menambahkan, pelaku UMKM di Bandar Lampung mesti mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Mereka selama ini sudah berkreasi untuk menyokong ekonomi daerah, namun belum mendapatkan insentif yang memadai.
Agus ingin, Pemerintah memberikan kemudahan akses permodalan dan pembukaan pasar yang lebih luas. Jumlah pelaku UMKM di Bandar Lampung 2020 mencapai 10.479. Jumlah inilah diusulkan untuk mendapat Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Unit usaha itu dinilai mempunyai persyaratan lengkap sesuai ketentuan.
Angka 2020 ini naik jika dibandingkan 2017 di mana UMKM di Bandar Lampung tercatat 2.125. Sedangkan untuk skala Provinsi Lampung, jumlah UMKM 2017 mencapai 157.922 unit dan 2018 mencapai 165.964 unit. (akhir)