SURABAYA, beritalima.com | Ketua Umum Ikatan Dai Muda Indonesia, Drs KH Abdullah Faqih SH MH menyoroti staf Kementrian yang saat ini kurang bersinergi dengan menteri menteri. Hal itu dinilai bahwa saat ini, presiden Jokowi belum saatnya melakukan reshuffle kabinet.
Menurutnya penilaian itu didasarkan pada pertimbangan bahwa isu reshuffle kabinet yang berkembang akhir-akhir ini, hanya akan menimbulkan kegaduhan baru di saat pemerintah sedang fokus mengatasi masalah Covid-19, yang menjadi masalah serius bagi dunia, termasuk bagi Indonesia.
“Kita masih menghadapi masalah pandemi Covid-19 yang telah menguras energi bangsa kita berbulan-bulan. Mari fokus mengatasi pandemi Covid-19 ini, supaya bangsa kita segera pulih dan segera bisa kembali kepada kehidupan normal,” kata Abdullah Faqih, Jum’at 23 Oktober 2020.
Faqih menyayangkan sikap berbagai pihak yang mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet karena menganggap penanganan pendemi Covid-19 oleh menteri-menteri terkait kurang maksimal. Menurut Imanta, pemerintah melalui menteri-menteri terkait telah sungguh-sungguh menangani pendemi Covid-19. Hal ini terlihat dari kasus Covid-19 yang cenderung terkendali di Indonesia.
“Kasus Covid-19 di Indonesia cenderung terkendali dibandingkan dengan negara berpenduduk besar lainnya seperti Amerika Serikat dan India yang mengalami ledakan kasus hingga jutaan orang. Pemerintah juga sudah merencanakan vaksinasi massal. Kita mengapresiasi upaya maksimal pemerintah kita selama ini, termasuk rencana-rencana ke depannya,” ujar Abdullah Faqih yang juga pengurus DPP Bara JP.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Moch. Efendi SH MH Sekjend Ikatan Da’i Muda Indonesia (IDMI) bahwa semua pihak harus menyadari bahwa sesuai UUD 1945, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi pasti memiliki alat evaluasi terhadap kabinetnya yang menjadi dasar perlu tidaknya melakukan reshuffle kabinet.
“Beliau pasti punya catatan terhadap masing-masing pembantunya dan tahu kapan dan siapa yang akan direshuffle, namun yang perlu dievaluasi jajaran dibawah menterinya, seperti yang dialami Abdullah Faqih koordinasi dengan menteri Agama sangat bagus, namun petunjuk Menteri Agama, stafnya tidak menjalankan petunjuknya, ini yang perlu dievaluasi, jadi yang mendamping para menteri perlu dievaluasi,” tambah Efendi yang melihat KH. Abdullah Faqih dipimpong oleh Staf Menteri Agama.
Disamping itu, saat ini lagi maraknya aksi massa, terkait UU Cipta Kerja, Efendi sependapat dengan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, yang menilai bahwa komunikasi publik yang buruk menjadi penyebabnya.
“Kami sependapat dengan Pak Moeldoko, komunikasi pemerintah dengan rakyat perlu diharmoniskan. Gaya komunikasi para menteri perlu diperbaiki sehingga apa yang dikerjakan pemerintah bisa dipahami dan mendapat dukungan rakyat,” ujar Abdullah Faqih yang didampingi Efendi.
Selanjutnya, Faqih menandaskan bahwa sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi, BaraJM akan terus membantu pemerintah demi kemajuan bangsa. Faqih juga berharap kelompok atau organisasi pendukung Jokowi lainnya agar terus membantu pemerintahan Jokowi.
“Mari membantu pemerintah secara konkrit dalam menangani bencana pandemik Covid-19 sampai benar-benar beres dan tuntas. Dengan segala keterbatasan kami, Jokowi Centre telah menyumbang paket dan unit peralatan kesehatan kepada Satgas Covid 19 beberapa waktu lalu,” Tutupnya. (Red).
