Bireuen- Aceh Beritalima.com Alumni GAM Eks Libya ini menilai tegas, kepemimpinan di pemerintahan “ZIKIR” selama ini hanya menguntungkan Orang-orang dekatnya saja, Jum’at 10 Februari 2017.
Mantan pelatih Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan mantan Komandan Operasi Wilayah Batee Iliek, Tgk.Yakob yang juga alumni GAM Eks Libya, menilai selama ini, “Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan (dr. Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf (Zikir)-ret), tidak mampu mensejahterakan masyarakat Aceh secara umum. Hanya segelintir orang saja yang menikmatinya, itu pun orang-orang dekatnya saja, “katanya.
Menurut Tgk.Yakob, selama lima tahun Aceh dipimpin “Zikir”, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan, karena tidak adanya pemerataan pembangunan. Jika dilihat dari besarnya anggaran yang di kelola Pemerintah Aceh, tidak mungkin Aceh menempati urutan atas angka kemiskinan di Indonesia.
“Sebenarnya, siapa yang sudah menikmati uang Aceh yang sangat berlimpah setelah Aceh dilanda konflik antara GAM dengan RI, sehingga terjadi perdamaian MOU Helsihinky,,,! Saya melihat hanya orang-orang dekat penguasa saja mendapat bagian menikmati uang itu. Sedangkan mantan Kombatan GAM tersebut, masih banyak yang hidupnya melarat, tidak dipedulikan oleh mereka yang sudah jadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ketus Tgk.Yakob kepada Wartawan Kamis (9/2) yang lalu.
Ketegasan Pria yang tergolong sangat sederhana ini menambahkan, ia merasa dibutuhkan saat-saat menjelang Pemilu atau Pilkada saja. Setelah itu dicampakkan begitu saja. “Makanya sekarang saya sudah kapok untuk membela keduanya (Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf-ret) yang maju kembali sebagai calon Gubernur Aceh. Sebab, jika pun mereka yang berkuasa kembali, pasti tidak akan ada perubahan dan rakyat tetap masih hidup melarat,” timpal pria yang dulu pernah menjadi mualimin (pelatih) di Sawang, Aceh Utara ini.
Dia juga menyayangkan, dana pembinaan untuk mantan kombatan GAM tersebut sejumlah ratusan miliar rupiah hanya di atas kertas saja, namun sampai saat ini tidak jelas siapa yang menikmatinya. Seharusnya, menurut Tgk.Yakob, ada pihak yang wajib bertanggung jawab terhadap dana itu, namun diisukan selaama in mulai bermasalah dengan penegak hukum, pungkasnya. (Abdullah Peudada)
