SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota DPRD provinsi Jatim dua periode, Dr Ahmad Iwan Zunaih menegaskan bahwa pihaknya minta pemerintah provinsi Jawa Timur, serius dalam menangani kebutuhan pupuk bersubsidi.
Diakui Gus Iwan, panggilan akrab Achmad Iwan Zunaih, masalah pupuk subsidi menjadi masalah yang krusial. Ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menangani masalah pupuk, sangat memprihatikan.
“Sebenarnya masalah pupuk itu rananya pusat. Pemerintah provinsi hanya menyalurkan dan mendistribusikan saja ke kabupaten kota sesuai dengan SOP yang ada. Pemprov Jatim hanya memberikan data yang dikirimkan oleh kabupaten kota, selanjutnya pemerintah pusat yang mengelola dan menentukan besaran jumlah pupuk yang akan diberikan ke masing-masing provinsi,” terang anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini.
Menurut Gus Iwan, tugas pokok kementerian pertanian itu untuk mensejahterakan para petani, khususnya dalam hal ini terkait mekanisme dan skema data dan distribusi pupuk subsidi yang hingga saat ini masih menjadi fenomena tak terselesaikan.
“Jangan seperti sekarang deh, Kabupaten mengajukan kebutuhannya kemudian provinsi mengajukan ke pusat, mirisnya
yang diberikan pusat, maaf maaf ya, enggak pernah bisa mencukupi 100%, sehingga kebutuhan pupuk di pertanian tidak tercukupi. Payahnya, petani terpaksa membeli pupuk yang harganya sangat mahal, itupun langkah, ” keluhnya.
Gus Iwan menjelaskan lebih lanjut, sebenarnya pemerintah pusat itu harus membongkar lagi regulasinya dengan cara melakukan pemetaan bukan hanya pendataan ulang.
“Pendataan ulang bolehlah, tetapi yang paling utama lakukan pemetaan, daerah mana saja yang memiliki lahan pertanian yang paling besar, evaluasi juga kontribusinya terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia. Untuk itu pemerintah pusat selayaknya memberikan kewenangan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Istilahnya itu dalam APBD-nya tertulis di situ adalah subsidi pupuk untuk masyarakat petani. Subsidi itulah yang digunakan untuk membeli pupuk subsidi yang dibutuhkan petani,” sambungnya
Gus Iwan menyebutkan bahwa alokasi subsidi pemerintah pusat, digulirkan ke pupuk subsidi bagi petani, jadi tepat sasaran. Jika kabupaten kota tidak memiliki lahan pertanian, dana subsidi bisa di alokasikan ke pendidikan.
“Kalau pemerintah pusat fokus menangani krisis pupuk, saya yakin hasil pertanian bisa berlimpah, dan tidak ada impor beras lagi. Kita ini negara agraris yang memiliki lahan subur yang sangat luas, maksimalkan perhatian dan bantuan pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian. Jadi kalau semua dilakukan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota, slogan Swasembada pangan InsyaAllah bisa diwujudkan,” pungkasnya.(Yul)
