MADURA, beritalima.com | Beberapa tokoh Madura, ada yang mendukung jika Pemerintah merestrukturisasi di tubuh BPWS, karena kinerjanya.
LSM Basmala (Badan Silaturrohim Masyarakat Labang), yang juga berperan aktif keterlibatan pembebasan Jembatan Suramadu ikut merasa prihatin atas perkembangan 10 tahun beroperasinya Jembatan Suramadu ini.
Menurut ketua LSM Basmala, Ir Bahrul Ulum, masyarakat harus mencintai sejarah dan belajar masa lalu.
“Cintai sejarah dan belajar dari masa lalu untuk mencapai kesuksesan. Ini penting, kalau kita kaji bersama, tahun 1942 tentara Jepang menjajah Indonesia, selama 3,5 tahun, Jepang sudah bisa memindahkan rel kereta api dari Kamal sampai Sukolilo Timu. Padahal masa itu tidak ada alat berat seperti sekarang ini,” kata Bahrul Ulum.
Menurutnya lagi, dengan 10 tahun beroperasinya jembatan Suramadu, di lahan 30 Ha, 10 Ha belum rampung dan lahan 20,5 Ha pemukiman padat penduduk masih bermasalah.
“Kapan bisa terciptanya perekonomian yang di cita – citakan para tokoh pembangunan terdahulu. Masyarakat yang telah di bebaskan lahanya setelah mendapatkan ganti rugi, dipersilahkan pergi jauh dari lokasi itu. Seharusnya BPWS menyediakan lahan atau perumahan untuk menampung masyarakat adat itu sesuai dengan kebutuhan hidup sehari – harinya. Misalnya perkampungan yang 20,5 Ha ini kan kehidupannya dari melaut. Jadi setidak tidaknya BPWS membuat pemukiman yang berdekatan dengan laut, jadi pembebasan pemukiman penduduk di lokasi wisata bibir pantai KKJSM ini tidak terkesan di usir, ini masalahnya sampai saat ini masih ada penolakan dari warga setempat,” tuturnya.
Ditubuh BPWS, paparnya, sekarang ibelum ada pemimpin yang definitif. Untuk itu, ia minta kepada Presiden Joko Widodo untuk merestrukturisasi pejabat di lingkungan BPWS.
“Isilah dengan peminpin yang tahx sejarahnya. Fungsi Jembatan Suramadu sesuai Perpres No 55 Tahun 1990 , Perpres No 79.Tahun 2003 dan juga pemimpin yang paham tentang Perpres No 23 Tahun 2009 tentang BPWS, juga perlu paham karakteristik atau pun sosial budaya daerah yang akan dikembangkan. Artinya pilih pimimpin yang paham tujuan Perpres tersebut,” terangnya.
Dalam hal ini, Bahrul Ulum akan berkordinasi dengan Gubenur Jatim, agar supaya mengajukan tokoh Madura yang berpengalaman dan mengetahui sejarah tujuan pembangunan Madura.
“Kami berharap juga Presiden memilih tokoh Madura yang memiliki kredibilitas tinggi untuk membangun Madura,” pungkasnya. (Red).
