JAKARTA – Dua partai politik baru yang lolos dan aoan jadi peserta pemilu 2024 akan adu strategi dengan partai lama agar bisa masuk parlemen. Dua partai politik itu adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Gelora.
”Kami ini ibarat kapal selam. Biar tidak kelihatan, pada saatnya dia baru muncul, pertama kali kami agak serius muncul ketika pengambilan nomor urut, entah kenapa Tuhan memberikan kita nomor 9, nomor yang diidolakan oleh sang mantan,’kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Strategi Partai Politik Berebut Kursi Parlemen’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Gede Pasek mengakui partanya sebagai partai politik yang dipandang sangat minor, sangat minim segalanya dan yang paling tidak dianggap oleh banyak pakar politik dan lembaga survei, dianggap ini partai hanya pelengkap saja.
Namun dirinya bersyukur partai yg dibidaninya menjadi partai yang lolos sebagai partai peserta pemilu 2024. ”Ini menunjukkan kami serius mendirikan partai, ”katanya.
Selanjutnya, katanya, partainya membuat strategi agar bisa masuk parlemen. ”Kami ini partai baru tapi beberapa kadernya sudah punya pengalaman di parlemen ini bagaimana meraih simpati dan suara rakyat, ”katanya.
Dikatakan, partainya akan berlayar bersama kapal-kapal yang lain yang mungkin lebih canggih-canggih, tapi paling tidak nahkodanya canggih juga , walaupun kapalnya belum bagus-bagus amat.
Jadi ini yang kemudian kita akan siapkan, paling tidak cara kami di PKN mencoba berbeda dengan partai lain, partai lain mendesak mendesak Munaslub karena berebut jabatan, dia bertanding untuk berebut jabatan partai-partai lain.
Sementara PKN akan mendaulat Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PKN melaui Munaslub yang akan digelar hari ini. ”Ini juga bagian dari strategi kami, ”katanya.
”Kami mencoba untuk bersanding, saya mencoba akan menyandingkan diri bersama Mas Anas untuk bersama-sama mengkreasikan PKN ini menjadi tambahan alternatif untuk partai politik berikutnya, daripada golput, golput aja kemarin 30-an juta, sayang kan,”katanya.
Ditanya soal sikap masyarakat yang memandang Anas Urbaningrum mantan koruptor kasus Hambalang, Gede Pasek mengatakan bahwa AU adalah korban kriminilisasi penguasa.
Dia berharap posisi AU sebagai ketua umum menjadi nahkoda PKN nanti mampu membawa PKN ini berlayar dengan baik.
Menurut Pasek, masalah AU tinggal 2 yaitu AU itu koruptor dan dua AU gantung di Monas. ”,Yang digantung di Monas besok kita selesaikan tanggal 15 jawabannya, clear nanti,’katanya. .
Dijelaskan . bicara putusan-putusan hukum, sampai hari ini pun media sering salah menulis berita, kasus wisma atlet Hambalang. Sebenarnya tidak ada kasus wisam atlit hambalang, wisma atlit itu di palembang, kasus Hambalang itu P3SON beda nama proyeknya.
Wisma atlit itu melibatkan Rosa dan nazarudin, P3SON itu dinyanyikan oleh Nazarudin, kena keluarga Andi malarangen, Cul malarangeng, bunda putri yang menghilang, gundul yang lenyap dan Clara Moren yang lumpuh dan lain sebagainya, ini berbeda.
AU di sebutkan mendapatkan gratifikasi sebuah mobil terkait proyek hambalang, hambalang ada di bogor, tetapi AU di vonis PK disebutkan menerima berbagai grtifikasi dari berbagai proyek, jadi korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali terkait dengan kongres di Bandung.
”Saya mencoba bantu AU untuk bangkit kembali bahwa dia sebagai korban kriminalisasi buktikan anda bisa menjadi ketum walaupun dimulai dari pohon yang kecil, yang pnting pohon ini disiapkan untuk masa depan, Bukan hanya sekedar pemilu hari ini ini disiapkan untuk panjang sehingga saya pun bersiap untuk memberikan itu.
Sementara itu Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengatakan partai tidak punya target muluk muluk. Yang penting masuk parlemen dulu.
”Selama ini kami dari partai gelora itu ingin menguji apakah apa yang kami tawarkan ke publik ini diterima atau tidak, karena kalau kita lihat dari persyaratan yang dibebankan kepada partai-partai baru, itu hampir rasanya kayak enggak ada nafas untuk kehidupan partai baru itu,’katanya.
Misalnya, untuk verifikasi administrasi begitu, itu persyaratan kantor yang harus dimiliki oleh partai baru di tingkat DPD itu artinya tingkat kota kabupaten, tingkat kota kabupaten itu wajib ada, dan harus berdomisili di sana paling tidak 6 bulan setelah pemilu, jadi ada bayangkan 514 kali pada saat itu kalau kontrak aja mungkin dua setengah sampai 3 tahun, kali berapa puluh juta dari mana itu uangnya.
Alhamdulillah, katanya, ternyata masih ada kader-kader pengurus yang merelakan rumahnya, rukonya dan lain-lainnya sebagainya itu untuk dijadikan kantor-kantor DPD di kota-kota kabupaten.
”Kami bertambah yakin lagi pada saat verifikasi partai politik begitu ya, ini verifikasi partai politik ini lebih susah dari survei dimana orang kalau mau survei itu, izin dulu, tanya dulu datang ke sana. Kalau misalnya orang yang didatangin sebagai sampel itu tidak ada kita bisa buat janji.
Gelora juga katanya menawarkan gagasan konsep untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar dunia. Ternyata, katanya, gagasan ini doterima pleh masyarakat dengan terbukti berbondong bondongnya orang masuk partai Gelora. (ar)
