JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior yang juga ekonom, Dr Hj Anis Byarwati menyebut, kondisi perekonomian dan keuangan negara sangat memprihatinkan. Indonesia sudah masuk resesi ekonomi triwulan kedua 2020 dimana pertumbuhan minus 5, 32 persen (yoy) dan berlanjut kwartal beriruknya minus 3,49 (yoy).
Rata-rata, ungkap anggota Komisi XI DPR RI itu dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Senin (8/2), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu 2,07 yoy).
“Resesi ekonomi yang terjadi menyebabkan kemiskinan kembali berada pada angka 10-11 persen, pengangguran akan berada pada kisaran 7-8 persen, sedangkan angka Gini Ratio naik menjadi 0,381,” kata Anis.
Namun, dalam kondisi seperti saat ini, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto masih optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada kuartal I/2021 pada kisaran 4 – 5 persen. Ini disampaikannya Airlangga di Jakarta, Minggu (7/2).
Ketua bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) 2020-2025 ini menyampaikan, kinerja APBN tahun 2020 berada pada kondisi terendah. Realisasi pendapatan negara Rp1.633,6 triliun atau tumbuh negatif 16,7 persen.
Rendahnya penerimaan negara, menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen terhadap PDB. “Untuk menutup defisit itu, menyebabkan pembiayaan anggaran 2020 mencapai Rp1.190,9 triliun. Utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.226,8 triliun,” ujar Anis.
Pada sisi lain, kata Anis, penyusunan APBN 2021 masih dipengaruhi oleh kondisi penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat tinggi. Kinerja ekonomi global 2021 masih diliputi ketidakpastian. Defisit APBN 2021 diprediksi Rp 1.006,4 triliun atau sekitar 5,57 persen terhadap PDB. Dalam APBN 2021, pembiayaan utang direncanakan Rp 1.177,35 triliun.
Selain itu, Pemerintah memerlukan dana besar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19. “Realisasi Dana PEN 2020 Rp 579,78 triliun dan program PEN 2021 direncanakan Rp 553,1 triliun. Dalam dua tahun terakhir ini, Pemerintah membutuhkan dana Rp 1.132,88 triliun,” ungkap Anis.
Dikatakan, pertumbuhan ekonomi minus di 2020, tidak terelakkan. Belanja masyarakat masih rendah, investasi maupun ekspor tumbuh negatif serta menunggu sinyal pemulihan ekonomi global. Belanja Pemerintah tubuh positif, tetapi belum optimal, sehingga tak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita tidak mungkin mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah. Sebaiknya, fokus pemerintah dan seluruh otoritas adalah mempercepat penanggulangan wabah, membantu masyarakat terdampak, dan membantu dunia usaha bertahan,” tegas dia.
Anis juga menyoroti jumlah kasus Covid-19 yang masih sangat tinggi. Berdasarkan data Satgas Gugus Covid-19, per 7 Februari 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.157.837 kasus. Jika dibanding dengan negara Asia lainnya seperti Pakistan dengan jumlah penduduk hampir sama (224 juta jiwa dengan total kasus 535.914).
Pakistan total kasusnya hanya separuh dari Indonesia. “Ini menunjukkan Pemerintah harus mengubah cara kerjanya dalam menangani pandemi agar ekonomi segera pulih,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
