JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir tahun depan.
Hal tersebut disampaikan Mohammad Toha ketika dimintai komentarnya soal progres pembangunan KCJB yang hingga September 2020 baru mencapai 60 persen. “Karena ada beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek itu, Menteri BUMN mestinya juga ikut mengawal penyelesaiannya, Apalagi Presiden menargetkan KCJB bisa beroperasi di akhir 2021,” ujar wakil rakyat dari Dapil V Provinsi Jawa Tengah tersebut, Senin (26/10).
Seperti diketahui, KJCB adalah proyek yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd. Proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 90 triliun itu, Indonesia memiliki 60 persen saham di KCIC, dan sisanya 40 persen dikuasai China.
Saham Indonesia tersebut diwakili PT PSBI terdiri beberapa perusahaan BUMN, antara lain, PT Wijaya Karya (WIKA) 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (KAI) 25 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN VIII) 25 persen, dan PT Jasa Marga 12 persen.
Ditanya kemungkinan Komisi VI DPR RI bakal memanggil PT PSBI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi kinerja penyelesaian proyek, Wakil Bupati Sukoharjo 2000-2005 dan 2005-2010 itu mengatakan, hal itu mungkin saja dilakukan karena mitra kerja Komisi VI adalah dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN. “Ya bisa kami memanggil PT PSBI untuk RDP, karena mitra kerja Komisi VI salah satunya dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN,” papar Toha.
Apalagi, ucap laki-laki kelahiran Sukoharjo, 25 Mei 1964 itu, perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT PSBI juga ikut menyetor modal tunai yang penggunaannya tentu mesti ada pertanggungjawabannya. “Intinya, DPR ikut bertanggung jawab agar proyek tersebut tepat waktu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi. Jadi, DPR juga perlu mengetahui sejauh mana perusahaan BUMN tersebut terlibat, dan bagaimana perannya,” ucap dia.
Terkait komposisi direksi PT KCIC yang mewakili BUMN hanya berasal dari PT WIKA, Toha menyatakan, hal itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan saat RDP. “Hal itu juga bisa ditanyakan dalam RDP. Niat kami, bagaimana semua perusahaan BUMN terlibat secara sinergi dalam proyek tersebut,” demikian Mohammad Toha.
Sebelumnya, Direktur HSR PT KCIC Xin Xuezhong, saat seremoni pemasangan girder di Cikarang, Rabu (2/9) menyampaikan, saat ini progres KCJB sudah mencapai 60 persen. Presiden Jokowi, saat meresmikan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated atau Tol Layang Japek 13 Desember 2019 menargetkan akhir 2021 KCJB sudah mulai beroperasi. (akhir)
