JAKARTA, Beritalima.com– Perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat agar wilayah Indonesia yang kaya hasil laut, cadangan minyak serta gas ini supaya kekayaan itu tidak dicuri atau dikuasai pihak asing.
“Pada prinsipnya, penjagaan kedaulatan termasuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia yang wajib menjaga kita sebagai anak bangsa Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menanggapi memanasnya situasi di perairan Natuna Utara belakangan ini.
Kalau wilayah itu kita jaga terus, ungkap wakil rakyat dari Dapil V Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Kota Surakarta itu, pasti mereka tidak masuk ke kedaulatan termasuk ZEE Indonesia.
“Menurut saya, yang paling penting dilakukan bagaimana patroli setiap saat di wilayah perbatasan. Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka enggak akan masuk,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjawab awak media, Selasa (14/1).
Laki-laki kelahiran, Purworejo, 24 Agustus 1068 tersebut mengungkapkan, hak berdaulat Indonesia atas perairan Natuna Utara memiliki landasan yang kuat, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Karenanya, kata pria yang sebelum dipercaya sebagai wakil rakyat adalah pengusaha dan mubalig itu, sebagai pimpinan Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi&Informatika dan Intelijen tersebut mendukung usulan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pagu anggaran Bakamla 2020 berkisar Rp 400 miliar.
Walau belum menerima usulan itu dalam APBN Perubahan 2020, menurut dia, penambahan anggaran perlu untuk memperkuat armada Bakamla, khususnya penjaga pantai (coast guard). “Jika penambahan anggaran diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini. Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa coast guard kita belum sepadan dengan milik asing.”
Seperti diberitakan, perairan Natuna Utara di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan publik setelah setidaknya 50 kapal ikan dikawal coast guard China memasuki perairan Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia.
Pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, 7 Januari lalu, kapal nelayan dan cost guard China sempat menghilang. Namun, tidak lama kapal coast guard dan nelayan China kembali terlihat memasuki ZEE Indonesia.
Patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun bersama KRI Jhon Lie dan KRI Karel Satsuitubun bertemu enam kapal coast guard, satu kapal pengawasan perikanan dan 49 kapal nelayan pukat China.
Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Jokowi untuk tidak kompromi dengan China terkait kedaulatan di perairan Natuna Utara. Meski China telah berinvestasi di Indonesia, Pemerintah harus tetap tegas jika berurusan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Yogjakarta ini mengatakan, lembaga yang mengurusi laut di Indonesia sangat banyak, sehingga pengurusannya acap tumpang tindih. Banyak miskoordinasi di dalam mengatur keamanan laut Indonesia. “Itu harus segera dibenahi dengan UU tunggal, bukan seperti hari ini, banyak, tetapi fungsinya tidak ada,” kritik Sukamta.
Dia juga meminta Pimpinan DPR RI berkomunikasi dengan Pemerintah guna mengingatkan agar tidak berkompromi dengan China karena negara itu sudah berinvestasi di Indonesia. Itu bertujuan agar China benar-benar menghormati ZEE Indonesia.
“Saya harap Pimpinan DPR mengkomunikasi hal ini ke Pemerintah. Jangan hanya karena investasi China kita berkompromi dengan urusan kedaulatan. Pertemanan kita junjung tinggi, tetapi kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” demikian Sukamta. (akhir)
