SURABAYA, Beritalima.com |
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi Jatim saat ini tengah melakukan reses tahap III. Reses berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 November 2020. Untuk itu, anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi PDIP Agatha Retnosari ST, mengundang 125 warga Surabaya dari kecamatan Gubeng berkumpul di Rumah Oleh-oleh khas Surabaya, di jalan Karangmenjangan 21.
Dalam kesempatan tersebut, Agatha menyampaikan kinerjanya selama duduk di komisi B, komisi yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat. Antusias warga Surabaya kian terasa saat mereka mengungkapkan banyak keluhan terkait efek Pandemi Covid yang belum mereda. Bahkan sebagian besar warga yang menjadi pelaku UKM mengeluh terkait sumbangan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dijanjikan pemerintah belum kunjung cair.
Disamping itu, Agatha juga mendapatkan informasi tentang orang-orang difabel yang membutuhkan lapak untuk mengembangkan profesinya sebagai tukang pijat refleksi.
Sebagai wakil rakyat, tentu saja Agatha juga mengapresiasi aspirasi warga Surabaya tersebut. Bahkan Agatha berjanji akan mengawal dan memfasilitasi kepentingan mereka.
“Yang pertama ini kalau bisa dibilang saat ini sebetulnya pandemi covid ini sudah agak berlalu ya, namun bukan berarti hilang. Tapi puncaknya sudah hampir berlalu. Karena apa, Karena sudah banyak penelitian terkait virus Corona itu sehingga semakin tahu bagaimana caranya mengatasi supaya nggak terinfeksi Corona. Sekarang kan yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana kemudian, pertama untuk ketahanan pangan, yang berikutnya adalah untuk UMKM sebagai ketahanan ekonomi,” terang Agatha.
“Di dalam situasi ini karena Kebetulan saya di komisi B, saya berharap mendapatkan masukan dari masyarakat kota Surabaya, khususnya karena Kota Surabaya Dapil saya.
Bagaimana kemudian pemerintah provinsi bisa bersama-sama membuat program yang holistik, yang inklusif untuk semua warga termasuk warga Kota Surabaya, dan termasuk juga teman-teman disabilitas yang malam hari ini mereka juga ikut hadir. Ada beberapa poin yang saya catat, yang pertama kalau teman-teman kita siap, khususnya karena mereka sudah belajar membuat koperasi khusus untuk disabilitas, sehingga kita sebagai pihak pemerintah lebih mudah untuk bisa mengakses dan membantu kawan-kawan disabilitas. Dalam hal ini sebagaimana mereka bisa lebih maju dalam usahanya. Kemudian yang kedua terkait beberapa teman UMKM yang ingin go internasional, cuma memang malam hari ini masih belum bisa terlalu optimistis, Kenapa karena kita tidak membahas secara teknis untuk urusan bagaimana mereka bisa masuk ke pasar internasional,” sambung Agatha.
“Ini akan menjadi inputan buat saya, ya berarti warga Kota Surabaya butuh dibuatkan acara atau pelatihan. Bagaimana caranya menembus pasar internasional untuk UMKM. Terus yang berikutnya tadi terkait dengan program yang diadakan oleh Pak Jokowi oleh pemerintah pusat, terkait bantuan dana BLT untuk mikro 2,4 juta rupiah. 2,4 juta rupiah itu saya rasa banyak sekali. Di sini ternyata gak mengakses, kalaupun ada yang mengakses baru 3 saja yang cair, artinya ini menjadi evaluasi baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan pusat, Provinsi dan juga Kota. Dinas Koperasi nya bagaimana, kemudian bisa mencairkan dana bantuan untuk para pengusaha mikro ini agar bisa terbantu,” lanjutnya.
“Menurut saya 2,4 juta rupiah itu adalah bantuan yang sangat besar untuk para pengusaha mikro, untuk mendukung mereka agar bisa bertahan ditengah badai tropis. Berdasarkan ini maka kira-kira program apa yang akan diusulkan untuk pembahasan APBD. Yang pertama saya mengusulkan tetap mengusulkan dan memperjuangkan agar Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur membuat platform digital untuk membantu para UMKM yang ada di Jawa Timur, menjual produk-produknya. Kalau perlu kemudian mereka bisa mengembangkan pasarnya sampai ke luar negeri, itu yang pertama,” ujarnya.
“Terus yang kedua, gerakan mengusulkan berdasarkan masukan dari kawan-kawan UKM untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang tepat guna dan tepat sasaran. Kan pelatihan itu nggak harus pelatihan keterampilan saja, tetapi kemudian bagaimana membuat brand. Bagaimana kemudian pengurusan Izin dan sebagainya. Seperti tadi banyak keluhan bahwa ternyata mereka kesulitan untuk bisa menembus pasar nasional maupun internasional, yaitu kan harus difasilitasi pemerintah provinsi, dalam hal ini harus hadir di tengah rakyat warga Kota Surabaya khususnya. Dan saya berharap juga dari hasil reses ini kemudian bisa muncul program-program yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh rakyat Jawa Timur. Kan fungsi kita sebagai anggota dewan salah satunya adalah kemudian menyerap aspirasi dari warga di masing-masing untuk bisa dibuat sebagai tindak lanjut reses. Paling tidak saya hadir di tengah masyarakat dan sama-sama turut berjuang dan membantu masyarakat yang ada,” pungkasnya. (yul)
