JAKARTA, Beritalima.com– Reformasi 1998 ditandai dengan meletakkan jabatannya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Dengan pernyataan itu beralihlah kekuasaan Orde Baru kepada Orde Reformasi.
Pasca reformasi dilakukan amandemen UUD. UUD hasil amandemen menegaskan, Partai Politik (Parpol) adalah pilar utama demokrasi, menjadi peserta pemilu legislatif dan pengusung calon presiden-wakil presiden.
UUD juga menegaskan, pelaksanaan pemilu sebagai pengewajantahan faham demokrasi, kedaulatan rakyat, mensyaratkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan, dilaksanakan oleh penyelanggara yang independen.
Untuk itu, dirumuskanlah UU Parpol, UU Pemilu dan UU MD3 untuk dipatuhi dan dilaksanakan semua pemangku kepentingan, terutama Parpol sebagai pilar demokrasi.
Munas Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC), 3-6 Desember mendatang adalah sebagai penjelamaan partai yang berdaulat ditangan anggota. Dan, dari munas ke munas konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Secara prinsip Panitia munas menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokrastis, memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi.
Bagaimana dengan Munas yang tinggal menghitung hari ini, apakah ketentuan dan persyaratan demokratis tersebut dipatuhi Panitia Munas. Dan, Agun melihat bahwa tidak pernah ada, apalagi dipraktekan dari munas ke munas terdahulu perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangi pengurus partai.
Selama ini, ungkap politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, dilakukan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara juga dilakukan di bilik suara Munas. Terkait kepanitian, waktu, tempat dan tema, termasuk Laporan Pertanggungjawaban, diputuskan bersama dalam rapat pleno.
Karena suara DPP hanya satu, semua hal yang saya utarakan diatas, jelas Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI 2014-2019 ini, dalam forum munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, LPJ, mekanisme pencalonan hingga pemilihan.
Sayang rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu yang ditandai dengan persetujuan forum, setujuuuu lalu ketok palu. Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan. Selain itu, bahan juga tidak diberikan kepada pengurus pleno.
Apakah LPJ DPP sudah ada yang memegang, termasuk bagaimana laporan keuangannya yang bersumber dari APBN, termasuk sejumlah issu uang yang diserahlan ke KPK?
“Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamatkan Parpol dan menjauhkan parpol dari korupsi. Munas Golkar nanti adalah ujian batin dan nurani bagi kita semua, kontribusi apa yg akan dan dapat kita lakukan untuk meyelamatkan partai ini,” kata Agun dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com akhir pekan ini.
Karena itu, Agun mengajak seluruh kader Partai Golkar, untuk mewujudkan Munas yang demokratis dengan tidak menghalangi siapapun dia yang ingin berkontribusi.
“Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yang bernafsu dengan kekuasaan. Pemilu masih jauh, biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula. Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Maju Terus Pantang mundur,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa. (akhir)
