JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menilai, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia belum punyai konsep pembinaan untuk para narapidana (napi).
“Belum ada konsep pembinaan terhadap warga binaan. Padahal, Lapas serta Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan narapidana,” kata Agun saat berdialog dengan jajaran Lapas Sukamiakin dan warga binaan kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung, Sabtu (18/7).
Keterangan tertulis yang diterima Beritalima.com, Minggu (30/7). dalam dialog yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah itu, Agun mengatakan setelah berkeliling ke sejumlah lapas, dirinya tidak menemukan adanya upaya pembinaan yang jelas bagi para tahanan terutama koruptor.
“Orang dihukum untuk dibina. Seharusnya sarana prasarana pembinaan dipenuhi. Saya tanya kepada napi, kegiatan anda apa? Jawabnya, ngak ada. Belum ada konsep pembinaan terhadap warga binaan korupsi,” kata dia.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat ini, pemerintah sudah seharusnya membuat serta merumuskan regulasi terkait pembinaan dan fasilitas napi.
Namun, hal itu juga harus didasarkan pada kategori binaan. “Nara umum dengan narapidana korupsi, terorisme, maupun narkotika harus berbeda regulasinya,” cetus Agun lagi.
Agun mencontohkan, napi umum harus diberikan wadah pelatihan ekonomi agar mereka bisa mengembangkan diri setelah keluar tahanan. “Kami lebih sering mendapatkan napi umum. Kalau dia mau bebas, malaj stres. Dia ngak mau pulang, pusing kalau bebas, mau makan di mana, tidur di mana. Apakah keluargany mau menerima. Napi lainnya, kebutuhan mereka jauh berbeda dibanding warga binaan umum,” beber Agun.
Agun menyinggung, salah satu poin yang harus dirumuskan yakni pelayanan di dalam lapas atau rutan. Napi koruptor sudah sewajarnya mendapat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Razia fasilitas maupun pembongkaran sarana, malah akan membuat napi stres akibat tekanan yang ada di Lapas.
“Dia biasa main di luar itu (seperti) main golf, dilayani, segala rupa. Tapi ketika dia masuk ke kamar (tahanan), dua sampai tiga kali makan, bangunnya diatur, aktivitas diatur, disekat, ada tempat steril. Tingkat penderitaannya tentu luar biasa.”
Terbatasnya ruang gerak napi koruptor, kata Agun, akan menjadi permasalahan tersendiri, sehingga banyak ditemukan laporan mudahnya tahanan keluar masuk penjara. Berbeda halnya jika napi diberikan fasilitas maupun kenyamanan di dalam Lapas. Mereka tidak akan melakukan hal yang melanggar aturan.
“Soal jera gak jera, karena kebutuhan dirinya. Kemudian kemampuan aktualisasi diri. Apa yang terjadi merupakan dorongan. Semakin ditekan, malah semakin nekat,” pungkas Agun Gunanjar.
Kunjungan rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Fahri Hamzah itu, diikuti Agun Gunanjar Sudarsah, Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan, Dosi Iskandar, dan Abdulah Toha. Rombongan diterima oleh Kalanwil Kumham Jabar, Ibnu Chaldun dan Kalapas baru Lapas Sukamiskin. (akhir)
