JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman kandidat kuat untuk memimpin Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) empat tahun ke depan. Agung dikabarkan sudah mendapat dukungan 29 dari 34 pengurus daerah.
Menanggapi hal itu karena ada kaitannya dengan posisi Agung mitra kerja Komisi XI DPR RI, polisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di komisi yang membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan itu, Dr Hj Anis Byarwati mengatakan, selama memenuhi persyaratan dan suksesi di PBSI sesuai prosedur, tentu sah-sah saja.
”Selama tak ada Undang-Undang atau aturan yang dilanggar, pencalonan Agung sebagai kandidat Ketua umum PBSI tidak masalah. Itu hal yang sah dimata regulasi. Dan, tugas Agung sebagai Ketua BPK tidak boleh terkesampingkan karena sibuk mengurus PBSI,” kata Anis kepada awak media di Jakarta, Senin (2/11) siang.
Soalnya, kata Anis, melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tentu menjadi tugas utama seorang Ketua BPK. “Dalam pandangan saya, sebagai wakil rakyat, permasalahan ini bukan tentang etis atau tidak etis, tapi lebih kepada bagaimana ke depannya ada komitmen dari Agung dalam hal tata kelola PBSI, termasuk laporan pertanggungjawaban sebagai cabang olahraga yang menerima dana dari negara.:
Jadi, buat saya, lanjut Anis, bukan tentang etis atau tidak etis, tapi lebih kepada bagaimana ke depannya ada komitmen dari Pak Agung dalam hal tata kelola PBSI, termasuk dalam menyajikan laporan pertanggung jawaban sebagai cabang olahraga yang menerima dana dari negara. “Saya nilai, laporan pertanggungjawaban itu merupakan bagian dari pengawasan penggunaan dana APBN,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
