SURABAYA, Beritalima.com-
Wakil Ketua Komisi A DPRD provinsi Jawa Timur, Agus Cahyono, menegaskan komitmennya untuk mengawal agar gaji honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu tidak terkena pemangkasan akibat efisiensi anggaran.
Menurut Agus, kekhawatiran para tenaga honorer yang kini berstatus P3K paruh waktu memang beralasan. Pasalnya, gaji mereka dialokasikan dalam belanja barang dan jasa, bukan dalam belanja pegawai.
Hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mematuhi batas maksimal 30% APBD untuk belanja pegawai.
“Jawa Timur punya kebijakan mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu agar mereka tidak kehilangan pekerjaan, tetapi tetap sesuai dengan batasan anggaran belanja pegawai. Wajar jika mereka khawatir, karena posisi mereka ada di belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD provinsi Jatim ini.
Namun, Agus menegaskan bahwa dalam kebijakan efisiensi anggaran, yang dikurangi adalah kegiatan yang kurang bermanfaat, bukan hal yang bersifat esensial.
“Ibarat tubuh, yang dihilangkan itu lemaknya, bukan ototnya. Ototnya harus tetap kuat. Nah, tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu ini adalah bagian dari otot pemerintahan yang penting untuk tetap bekerja dengan baik,” jelasnya.
Agus memastikan bahwa Komisi A DPRD provinsi Jatim akan terus mengawal kebijakan ini agar gaji P3K paruh waktu tetap terjamin.
“Kami di Komisi A akan berusaha memastikan bahwa gaji mereka tidak masuk dalam anggaran yang terkena recofusing. Mereka sudah lama mengabdi, baru saja diangkat menjadi P3K, masa nasib mereka malah terancam karena efisiensi?” tegasnya.
Komisi A DPRD Jatim berkomitmen untuk memperjuangkan agar tenaga P3K paruh waktu tetap mendapatkan hak mereka tanpa khawatir pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran di Jawa Timur.(Yul)
