SURABAYA, beritalima.com|
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pemerintah provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari sektor UKM mencapai 57 persen, jadi sudah selayaknya pemerintah provinsi Jatim memberikan perhatian yang lebih baik kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Demikian penjelasan yang disampaikan oleh anggota DPRD provinsi Jatim Dr Agus Dono Wibawanto MHum.
Wakil ketua DPD partai Demokrat Jatim ini menuturkan bahwa disaat pandemi Covid-19 merebak, sektor UMKM sebenarnya cukup stabil, hampir tidak terpengaruh oleh gejolak ekonomi yang terpuruk, hanya karena adanya pembatasan dan pelarangan untuk berjualan secara offline, maka banyak UMKM yang ikut tersungkur ekonominya.
“Akhirnya disiasati berjualan secara online. Alhamdulillah perekonomian UMKM kembali terdongkrak. Sebagian besar produk-produk UMKM laku dijual online. Kemudian UMKM juga melakukan inovasi dan kreativitas yang lebih baik, dengan bekerjasama melalui perusahaan jasa transportasi seperti Grab, Gojek, Shopie, dan lain-lain,” terangnya.
“Tapi dalam perkembangannya justru saat ini sektor digitalisasi membikin inflasi cukup parah,
terutama di sektor mobilisasi barang. Karena mungkin hal tersebut dilakukan karena adanya unsur paksaan. Saya pikir tetap kita harus mendorong sektor digitalisasi maupun sektor offline-nya tetap harus ada, karena masyarakat kita ini masih mendambakan setiap jual beli itu ada pertemuan antara pembeli dan penjual. Cara transaksi tradisional ini tidak bisa ditinggalkan,” sambung Gus Don, panggilan akrab Agus Dono Wibawanto.
Menurut Gus Don, pertumbuhan ekonomi belum pulih sepenuhnya. Bahkan negara-negara maju seperti Inggris, China, Jepang dan Amerika Serikat tengah mengalami krisis global. Dan Indonesia mampu bertahan Karena memiliki banyak UMKM yang gigih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. UMKM ini ulet, kerja kerasnya luar biasa. Karena itu, pemerintah selayaknya memberikan fasilitas yang memadai untuk ke-eksis-an mereka.
Gus Don mengakui bahwa sektor perumahan, sektor-sektor transport mobil dan sebagainya, juga mall-mall belum bisa dikatakan membaik. Bahkan banyak perusahaan ekspor yang stagnan (berjalan melambat), karena daya beli masyarakat di luar negeri hampir tidak ada.
“Untuk itu sebenarnya kita harus memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang notabene bahan bakunya tidak ada yang impor. Kita dorong kepada pemerintah pusat, melalui semua departemen untuk segera memaksimalkan potensi dalam negeri untuk menguatkan bahan baku lokal. Banyak sektor yang membutuhkan bahan baku lokal dan juga banyak sektor membutuhkan bahan baku impor ini yang membikin harga mahal, contoh sektor peternakan bahan baku yang paling mahal itu kan makanan ternaknya. Pelaku-pelaku sektor peternakan itu keuntungannya tipis, sehingga pemerintah perlu melakukan regulasi Strategi yang berbeda,” tandasnya.
Mantan pengusaha SPBU ini mengungkapkan, bahwa jika pemerintah memberikan fasilitas yang memadai terhadap keberadaan UMKM dengan mendorong pemilik gerai modern seperti Indomaret, Alfamart atau minimarket yang lain memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memajang dagangannya, Gus Don yakin dagangan pelaku UMKM tidak kalah dibandingkan dengan produk pabrikan.
“Bukan hanya persoalan modal, hanya UMKM ini sering terganjal masalah ijin. Apakah itu ijin produksi, ijin lebel Halal, ijin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang biayanya besar sekali. Biaya itu sangat mahal. Untuk sekelas UMKM harusnya mendapatkan fasilitas gratis dari pemerintah. Karena jasa UMKM ini sangat besar. Disamping mampu mengingatkan pertumbuhan ekonomi, UMKM juga menyumbangkan PDRB sebesar 57 persen. Saya minta pemerintah berpihak pada masyarakat kelas bawah seperti UMKM dalam mengambil kebijakan. Bantulah UMKM ini agar kehidupan UMKM dan juga kebutuhan hidup masyarakat bisa sejahtera,” pungkasnya.(Yul)
