SURABAYA, Beritalima.com|
Melonjaknya harga pangan sejak beberapa bulan terakhir, menimbulkan keprihatinan bagi anggota DPRD provinsi Jatim.
Pria berparas tampan yang selalu tampil penuh energik ini menuturkan, sebenarnya jika pemerintah fokus dan serius dalam menangani pangan, terutama yang terkait dengan pupuk, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh petani ditangani dengan baik, DR Agus Dono Wibawanto MHum yakin Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.
“Bertahun-tahun yang lalu, Indonesia adalah negara besar berswasembada pangan. Indonesia ini kaya raya, semua kekayaan alam yang dibutuhkan oleh manusia itu, ada di Indonesia. Akan terasa aneh jika dikemudian hari kita masih mengimpor, masih bergantung pada negara lain untuk menghidupi rakyat Indonesia,” keluhnya.
Penasehat fraksi partai Demokrat DPRD provinsi Jatim ini menegaskan, Pemerintah itu harus tegas, harus berani mengambil sikap, terutama terhadap tengkulak dan tukang ijon.
“Kalau ingin rakyat hidup makmur, perhatikan kesejahteraan petani, nelayan, UMKM. Karena mereka lah ujung tombak perekonomian Indonesia. Petani, dari tahun ke tahun nasibnya semakin miris. Bahkan, petani sekarang ini sebagian besar sudah manula. Kenapa? Karena anak-anak muda, kaum milenial dan generasi Z, tidak akan mau menjadi petani, karena menjadi petani itu hidupnya miskin, sementara kebutuhan hidup sangat tinggi,” tukasnya.
Anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini mengungkapkan, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan anggaran yang memadai di APBN. Pupuk subsidi harus diberikan merata sesuai kebutuhan petani. Irigasi diatur sesuai dengan kebutuhan padi.
“Setelah itu, saat panen, padinya dibeli oleh pemerintah, disalurkan ke masyarakat. Tidak ada tukang ijon, tidak ada distributor nakal yang mempermainkan harga. Sesederhana itu, semudah itu. Hanya sayangnya, semua kegiatan perekonomian Indonesia ini dikendalikan oleh kepentingan politik, tanpa memikirkan dampak yang terjadi di masyarakat. Kapan rakyat bisa merasakan kemerdekaan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah?,” tandasnya.
“Saya pikir saat ini pemerintah harus hadir, kenapa, karena harga beras ini dikendalikan oleh pemerintah, artinya mereka enggak bisa kaya jika HET (Harga Eceran Tertinggi) ditentukan oleh pemerintah, sementara biaya perawatan dan penanaman padi, kebutuhan-kebutuhan petani dibatasi oleh pemerintah, bahkan cenderung dikurangi. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah ini yang membuat kehidupan petani sangat memprihatikan,” tukasnya.
Gus Don, panggilan akrab Agus Dono Wibawanto, menambahkan, suatu saat nanti, pemerintah tidak usah kaget jika di Indonesia sudah tidak ada yang mau menjadi petani. Karena petani yang saat ini masih aktif bekerja sebagai petani adalah orang tua-tua yang pasti akan meninggal.
“Kebayang kan kalau kita tidak punya petani, beras yang kita makan adalah beras import, otomatis ketergantungan kita pada negara lain sangat tinggi. Kalau semua kebutuhan hidup kita dari impor, darimana kita mendapatkan devisa? Bagaimana dengan inflasi, bagaimana nasib Indonesia di masa depan? Itu PR besar kita,” pungkas wakil ketua DPD partai Demokrat Jatim ini.(Yul)
