SURABAYA, Beritalima.com|
Anggota DPRD provinsi Jatim yang satu ini, memang berbeda. Kepeduliannya terhadap UMKM sangat luar biasa. Bukan sekedar slogan, atau sekedar pencitraan di tahun politik. Jauh sebelum berkecimpung dan terjun di arena politik, sosok Dr Drs Agus Dono Wibawanto MHum, memang seorang pemerhati. Siapapun yang membutuhkan bantuannya, seketika itu juga, GusDon mengulurkan tangannya.
Terlebih saat ini, sudah tiga periode keterlibatan GusDon menjadi anggota DPRD provinsi Jatim, pihaknya semakin getol melibatkan diri membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk diantaranya adalah pelaku UMKM.
Beberapa waktu yang lalu, GusDon menerima penghargaan sebagai tokoh penggerak koperasi dari Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia). Penghargaan tersebut diberikan karena GusDon dinilai sebagai sosok yang membangkitkan UMKM untuk berkoperasi. Saat ini GusDon sudah memfasilitasi pembentukan koperasi lebih dari 400.
“Sebenarnya sedikitpun saya tidak menyangka akan memperoleh penghargaan sebagai tokoh penggerak koperasi. Apa yang saya lakukan itu, mengalir begitu saja, tidak terbersit bahwa nantinya saya begini, enggak pernah. Saya merasa bahagia kalau apa yang saya lakukan bermanfaat bagi orang lain, terlebih jika orang-orang tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka,” terang anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini.
Menurut GusDon, sebenarnya soal membantu UMKM itu sudah terjadi mulai tahun 2009, apalagi pada waktu periode itu dirinya sudah menjadi ketua komisi B. GusDon mengaku dengan pakde Karwo yang benar-benar konsen untuk membesarkan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian Indonesia.
“Pada waktu itu kita membentuk koperasi wanita (Kopwan), yang mana pemerintah provinsi memberikan modal kerja sebesar Rp 25 juta per koperasi per kelurahan se Jawa Timur. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berkembang pesat. Jadi karena proses itulah koperasi binaan pemprov Jatim mulai berkibar. Kita berdayakan perempuan-perempuan untuk berusaha agar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka,” tutur wakil ketua DPD partai Demokrat Jatim ini.
“Setelah periode kedua, saya tidak langsung terjun, salah satunya adalah karena saya paham sekali bahwa negara itu berurutan dalam pergerakan ekonomi, pada waktu kita mengalami krisis justru yang sampai sekarang eksis adalah koperasi dan UMKM. Sayangnya
pemerintah belum masuk secara maksimal, indikatornya pembayar pajak terbesar di Indonesia itu, satu konglomerat, kedua BUMN, dan yang ketiga adalah koperasi sebagai penyumbang 58 persen APBD provinsi Jatim,” sambungnya.
GusDon mengatakan bahwa dana anggaran pemerintah dan gubernur ke mereka masih kecil, sehingga perkembangan UMKM dan koperasi belum bisa maksimal. Padahal salah satu fungsi koperasi juga mengurangi pengangguran.
“Di situlah saya sebagai anggota DPRD mulai tergerak kembali untuk membangun perekonomian rakyat ini. Di gunung sumbing satu tahun yang lalu saya juga menggagas mendirikan koperasi koperasi pemasaran, karena banyak UMKM itu kerepotan modal. Mereka mau pinjam modal dia harus ke bank, dan itu juga harus ada jaminan walaupun bunga murah. Tapi dengan adanya mereka saya jadikan koperasi, pada waktunya mereka juga akan bisa memanfaatkan modal itu.
Oleh sebab itu koperasi yang kita kerjakan ini sudah beranggotakan kurang lebih 400 UMKM,” paparnya.
“Upaya tersebut diapresiasi oleh Dekopin, dan muncullah saya
diberi satu penghargaan sebagai
Tokoh penggerak koperasi. Niat saya kan membantu masyarakat dan mengoperasikan koperasi. Ini juga gampang masuk karena bersaing dengan pinjol. Saya memaksimalkan potensi UMKM untuk kepentingan masyarakat, terutama di sektor UMKM ya karena pergerakan anggota saya itu banyak UMKM. Mereka memiliki produk, harapan saya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan ruang yang cukup, terutama pada permodalan,” urainya.
Mantan pengusaha SPBU ini menambahkan, bahwa kendala utama UMKM adalah soal pemasarannya. Karena pemasarannya ditangani oleh mereka pribadi.
“Mereka tetap harus ada jaringan, untuk itu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Berikanlah fasilitas jaringan pemasaran, baik di daerah maupun jaringan nasional dan internasional. Kalau koperasi dan UMKM kita maju, bukankah pemerintah mendapatkan imbasnya sebagai negara maju. Karena negara maju itu memiliki UMKM lebih dari 35 persen,” pungkasnya.(Yul)
