BONDOWOSO, beritalima.com – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan bahwa Partainya belum menentukan koalisi dengan Partai lain yang juga memiliki kursi di DPRD Bondowoso periode 2019-2024.
Menurut Dhafir, peluang koalisi terbuka lebar untuk Partai apa saja yang ingin bersama dengan PKB untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun sampai saat ini PKB belum menentukan arah koalisi dengan Partai-partai yang ada di DPRD Bondowoso ini.
“Saya dekat dengan seluruh petinggi partai, selalu menjalani komunikasi yang baik terhadap mereka semuanya. Maka saya tegaskan sampai saat ini PKB belum menentukan koalisi dengan Partai apapun. Jadi misalnya ada sebuah pertemuan-pertemuan dengan petinggi partai, itu merupakan sebuah dinamika Politik, menjalin silaturahmi sesama pimpinan Partai,” ungkapnya Jumat (23/08).
Masih kata politisi senior PKB ini, walaupun diluaran berhembus bahwa Partai A ataupun Partai B akan berkoalisi dengan PKB di parlemen. Menurutnya itu syah-syah semua orang menilai begitu. Namun dirinya memastikan sampai detik ini belum ada kesepakatan koalisi dengan Partai apapun.
“Saya tegaskan PKB belum ada komunikasi koalisi dengan Partai lain. Sempat juga bertemu dengan Bupati Salwa Arifin, kita hanya ngobrol biasa saja tidak membahas terkait Partai. Begitu juga tadi malam saya bertemu dengan Wabub Irwan Bachtiar, kita hanya ngobrol santai saja, tidak membahas politik di Bondowoso,” tegasnya.
Dirinya melanjutkannya, bahwa walaupun PKB mendapatkan 14 kursi di DPRD Bondowoso, PKB tetap membuka pintu selebar-lebarnya terhadap Partai apapun untuk berkoalisi dengan PKB demi terwujud Bondowoso yang maju dan sejahtera.
“Partai apapun itu yang searah dengan perjuangan PKB dan NU, maka ayo kita bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hibahkan diri kita sebagai wakil rakyat di parlemen tenggarang ini,” Imbuhnya.
Lanjut dia, berdasarkan ketentuan partai, yang tidak memperoleh sekurang-kurangnya empat kursi harus bergabung dengan partai lain. Dan hal itu harus segera diselesaikan sebagi bentuk kepatuhan terhadap tata tertub DPRD.
“Senin saya segera rapat dengan wakil untuk membahas tatib. Karena sebagai landasan kita melaksanakan tugas untuk mengakomudir semua partai tanpa ada diskriminasi kepada anggota untuk aspirasi seluas-luasnya,” ungkapnya.
Arah koalisi itu harus jelas dan dapat persetujuan dari ketua partai dan sekretaris partai. Minimal koalisi 4 partai untuk terbentuknya fraksi.
“Contoh kemarin ada fraksi Ganas, sekarang tidak lagi. Gerindra sudah empat kursi maka di tatib ada revisi, minimal empat suara,” pungkasnya. (*/Rois)
