Aceh, beritalima.com | Beritalima.com ( Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, dengan tujuan memotret struktur dan kondisi riil ekonomi Indonesia, mulai dari usaha mikro kecil (UMK) hingga usaha menengah besar (UMB).
Data yang dihasilkan dinilai sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam perencanaan APBN dan pembangunan ekonomi nasional.
Pada tahap pelaksanaan, Mei 2026 akan difokuskan pada pengisian kuesioner mandiri secara online bagi perusahaan besar. Selanjutnya, pada Juni hingga Juli 2026, petugas sensus akan melakukan pendataan lapangan secara langsung atau door-to-door kepada pelaku usaha di seluruh wilayah.
Sensus ini juga bertujuan memperbarui direktori usaha nasional, memotret perkembangan UMKM dan ekonomi digital, serta menyediakan data yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah. Seluruh usaha non-pertanian menjadi cakupan pendataan, termasuk sektor perdagangan, industri, konstruksi, transportasi, jasa keuangan, hingga pendidikan.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria,
menegaskan, data yang diberikan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan. Karena itu, masyarakat pelaku usaha diharapkan dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara jujur.
Berdasarkan hasil pendataan sebelumnya, jumlah usaha di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 426.881 unit, yang terdiri dari 422.469 usaha mikro kecil dan 4.412 usaha menengah besar, tersebar dalam 13 kategori lapangan usaha.
Secara nasional, tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih mendominasi jumlah usaha dengan kontribusi sekitar 50 persen dari total usaha di Indonesia.
Menanggapi pelaksanaan sensus tersebut, Akademisi sekaligus Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si, pada 16 -02-2026 mengingatkan agar SE2026 tidak hanya menjadi rutinitas statistik sepuluh tahunan, melainkan momentum untuk menghadirkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, angka ratusan ribu usaha di Aceh secara statistik memang terlihat menggembirakan. Namun, hal itu perlu dikaji lebih dalam apakah jumlah usaha tersebut benar-benar berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau justru mencerminkan ekonomi bertahan hidup akibat terbatasnya lapangan kerja formal.
Ia menilai, sensus akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada pencatatan jumlah usaha tanpa memotret daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi lokal secara nyata. Data ekonomi, kata dia, harus mampu menangkap denyut kehidupan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Juga menyinggung status Aceh yang kerap disebut sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Ia mempertanyakan indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut, terutama jika hanya didasarkan pada variabel konsumsi tanpa melihat potensi sumber daya dan aliran dana yang masuk ke daerah.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada kekurangan modal, melainkan pada tata kelola anggaran dan manajemen pemerintahan yang belum optimal. Dana otonomi khusus yang telah mengalir dalam jumlah besar dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, ia mengingatkan potensi politisasi data statistik jika label daerah miskin terus dipertahankan tanpa evaluasi menyeluruh. Narasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat dan melemahkan kemandirian ekonomi daerah.
Ia berharap SE2026 dapat menjadi kompas perubahan bagi Aceh, terutama untuk membedah penyebab dominasi usaha mikro yang sulit naik kelas, sekaligus menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih adil dan tidak lagi berorientasi Jawa-sentris.
Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan perubahan nyata dalam taraf hidup, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan statistik ujarnya.(A79)
