JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, perbankan dan pembangunan, Ir H A Junaidi Auly meminta pemerintah pimpinan Presiden Joko Widoo (Jokowi) responsif terhadap perkembangan sektor keuangan.
Soalknya, keuangan menjadi salah satu sektor yang paling tertekan karena merebaknya virus Corona (Covid-19). Berbagai indikator seperti nilai rupiah menunjukkan penurunan signifikan, bahkan dibawah nilai fundamentalnya.
“Nilai rupiah begitu tertekan akibat kurang kredibelnya pemerintah dalam menangani Covid-19.
“Tidak sedikit investor yang melepas kepemilikan aset-aset keuangan di Indonesia dan akhirnya menekan rupiah dalam level yang sangat signifikan,” ungkap wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Lampung tersebut dalam keterangan tetulisnya yang diterima, Jumat (27/03).
Politisi senior kelahiran Tanjung Karang, Bandar Lampung, 25 Juni 1963 tersebut menjelaskan, sumber gejolak yang menekan rupiah bukan karena dominasi faktor-faktor moneter. Namun, lebih kepada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menambahkan, stimulus yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) tidak berdampak banyak terhadap rupiah. Hal ini mengindikasikan, stimulus moneter masih jauh panggang dari api.
“Koreksi 7-Days RR, misalnya, tidak mampu menahan depresiasi Rupiah. Justru semakin memaksa asing keluar dari instrumen keuangan di Indonesia, karena penurunan yield yang akan diterima. Saat ini, sumber gejolak justru berada di tangan pemerintah,” papar Junaidi.
Dia mengkhawatirkan sektor moneter yang lebih berperan sebagai stabilisator. Padahal posisi cadangan devisa Indonesia tidaklah banyak.
“Per Februari 2020 hanya US$ 130 miliar, cukup untuk 7,7 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Pembayaran utang swasta dan BUMN belum termasuk dalam kalkulasi ini. Padahal, cadangan devisa terus terkuras untuk intervensi,” demikian Junaidi Auly. (akhir)
