DEPOK, beritalima.com| Pesta demokrasi yang sebentar akan di gelar terancam sepi peminat pasalnya warga di beberapa kelurahan tidak mendapatkan sosialisasi baik dari pihak KPU maupun dari pihak Relawan Demokrasi bentukan KPU.
Berdasarkan pantauan Beritalima.com dilapangan setidaknya ada empat kelurahan yang sama sekali warganya tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak KPU maupun Relawan Demokrasi terkait pilleg dan pilpres hal tersebut tentu sangat miris pasalnya Relawan Demokrasi di bentuk agar jumlah pemilih khusus di Kota Depok dapat naik sekitar 80 persen.
Serperti di ungkapkan oleh Mirna (62) warga Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas yang mengatakan bahwa dirinya merasa bingung dengan banyaknya surat suara yang akan di terima nantinya.
Tentu bagi kaum lansia hal tersebut merupakan masalah besar karena dirinya merasa sulit untuk menghafalkan nama caleg dan warna surat suara.
“Belum ada mas yang datang kpu atau relawan saya bingung banyak kertasnya terus beda-beda lagi harus pilih siapa,” ujarnya ,Kamis (10/04/2019)
Tidak hanya Mirna, Tarno (65) warga mampang juga mengatakan hal sama kalau tidak ada sosialisasi baik dari KPU maupun dari unsur Relawan dirinya mengetahui kalau nantinya menerima lima surat suara justru dari caleg.
“Gak ada sama sekali dari KPU atau ormas relawan saya baru tau hari ini,saya ingin besok dapat bisa milih karena itu hak saya tapi saya bingung caranya bagaimana,” ucapnya.
Keresahan warga tersebut tentu harus di cermati karena keberhasikan pilres dan pileg tergantung dari banyaknya partisipasi masyarakat untuk hadir ke TPS.
Berdasarkan pantauan awak media Harian7.com di beberapa Kelurahan di Kota Depok ,masyarakat Kota Depok belum pernah di datangi oleh KPU atau Relawan Demokrasi pasalnya KPU Kota Depok beberapa waktu yang lalu telah melantik 55 orang sebagai relawan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pemilih di Kota Depok hingga 80 persen
Bahkan saat awak media coba menshare di media sosil Info depok dari sekian banyak nitizen tidak satu pun yang mengatakan pernah di datangi oleh Relawan Demokrasi hal ini menunjukan bahwa tidak efektifnya kinerja relawan demokrasi,bahkan hal tersebut di benarkan oleh sfat KPU Kota Depok yang tidak mau di sebutkan namanya dimana dirinya mengatakan bahwa memang benar penyelenggaran relawan tidak efektif.
“Padahal anggaran yang kita keluarkan tidak sedikit per bulan mereka terima 700 ribu per bulan dan banyak bimtek tapi terkait masalah pemilu minim bahkan kegunaan c6 atau c5 aja mereka gak paham,” katanya.
Sementara itu pengamat politik yang juga dosen Fisip Universitas Indonesia Cecep Hidayat Indonesia mengatakan seharusnya penyelenggara KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan apakah sudah tepat atau belum megingat waktu yang tinggal beberapa hari lagi.
“Kpu harus melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan demokrasi karena tujuan relawan itu di lantik agar jumlah suara pemilih meningkat, jangan sampai nanti malah sebaliknya suara pemilih menurun karena masyarakat bingung harus bagaimana,” jelasnya.
Masih kata Cecep bahwa sudah menjadi tugas penyelenggara negara melakukan cek lapangan untuk memastikan kinerja bawahannya.
“Evaluasi dengan melakukan cek lapangan secara random karena mereka pasti ada reportnya setiap bulan kalau komisioner tidak melakukan itu berarti kelalaian kpu buat apa di lantik dan ada reportnya kalau tidak cek ke lapangan apakah benar atau tidak mereka bekerja,” tambahnya.
Tidak hanya itu masyarakat juga bisa melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) apa bila memang dirasa ada hak konstitusi warga negara yang di abaikan.
“Bisa di anggap lalai kalau memang ada hak konstitusi yang ter abaikan,” tutupnya. [Yopi]
