JAKARTA,- Rudy Mas’ud, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih secara aklamasi musyawarah mufakat sebagai Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025-2030, pada Musyawarah Nasional (Munas) VI tahun 2025.
Pantauan media ini, proses pemilihan ketum yang baru melalui Munas VII tersebut berlangsung di salah1 hotel berbintang di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud selaku Ketum terpilih mengatakan, ke depan akan fokus terhadap 5 aksi. Diantaranya, Kolaborasi,menjadi mitra pemerintah pusat, mendorong digitalisasi data, memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membangun APPSI yang modern.
” Kami sangat mengharapkan seluruh anggota APPSI menberikan masukan, advice terutama daerah-daerah di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang fundamental terutama dana transfer daerah, DAU dan DAK. Kita tidak hanya menerima kebijakan tetapi kita bisa memberikan kebijakan kepada pemerintah pusat di dalam menyusun APBN ataupun fiskal-fiskal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan di daerah,” ajaknya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus dalam arahannya menyampaikan imbauan, pertama, terus jalin dan tingkatkan sinergi antar semua pihak terkait, termasuk antar kepala daerah, DPRD, forkopimda dan perangkat daerah lainnya. Kedua, berhati-hati dalam pembuatan Perda yang berpotensi menimbulkan gejolak agar menggunakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.
Ketiga, penyediaan layanan publik yang adil,merata dan tidak diskriminatif. Keempat, kolaborasi antar pemerintah pusag, pemerintah daerah, TNI,POLRI,BIN,Kejaksaan, Sektor Swasta dan masyarakat, adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama.
Kelima, memprioritaskan keberhasilan pembangunan di daerah khususnya pada 3 area, yakni, perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal daerah dan penguatan pengendalian kecurangan untuk mencegah bocornya fiskal daerah.
” Dalam menjaga integritas pemerintahan yang bersih dan kreatif, terdapat 4 aspek yang perlu diutamakan. Antara lain, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif dan pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto menyerukan, pemimpin harus menyerukan pemerintahan yang bersih dan adil dan memberantas segala bentuk praktek korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional,” sebutnya.
Jelasnya lagi, aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.
” Pak Presiden juga mendorong penerapan teknologi digital seperti e-calatog, e- government untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Presiden mengistruksikan, seluruh jajaran pemerintah termasuk yudikatif, legislatif untuk bekerjasama menciptakan pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.
Munas VII APPSI Tahun 2025, dihadiri hampir sebagian besar Gubernur dan Wakil Gubernur se Indonesia, termasuk Hendrik Lewerissa yang menjabat Gubernur Maluku.
Kendati perdana sebagai anggota APPSI, Lewerissa terlihat bersemangat mengikuti jalannnya Munas tersebut. Hal tersebut selain sebagai anggota APPSI, juga sebagai bentuk pelayanan selaku kepala daerah kepada masyarakat. (ulin)
