Jakarta, beritalima.com|- Hetifah Sjaifudian memimpin langsung kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Politeknik Negeri Banjarmasin (13/4), dengan membawa satu pesan utama: perluasan akses pendidikan tinggi di Kalimantan harus berdampak nyata, bukan sekadar seremonial atau formalitas kebijakan.
Komisi X berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi hingga perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI dan pemerintah daerah. Forum ini menjadi ruang evaluasi atas berbagai program perluasan akses yang selama ini digencarkan pemerintah.
Hetifah apresiasi langkah perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat yang telah membuka Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di sejumlah kabupaten/kota. Menurutnya, skema ini mampu menjawab persoalan klasik di Kalimantan: jarak dan keterisolasian wilayah.
“PSDKU ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan menjangkau kampus utama. Ini langkah strategis,” ujarnya.
Namun, di balik apresiasi tersebut, muncul catatan kritis. Perluasan akses dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar, terutama terkait kualitas pendidikan dan keberlanjutan studi mahasiswa. Tanpa pengawasan ketat, PSDKU berpotensi hanya menjadi “label pemerataan” tanpa jaminan mutu yang setara dengan kampus induk.
Selain itu, Hetifah puji praktik baik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang aktif memberi beasiswa bagi calon mahasiswa. Skema ini dinilai efektif menekan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penghalang utama masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
“Ada praktik baik di daerah yang patut direplikasi, terutama dalam hal dukungan pembiayaan,” katanya.
Tak hanya pemerintah, dunia usaha juga didorong mengambil peran lebih besar. Keterlibatan sektor swasta melalui program beasiswa dan pembiayaan pendidikan dinilai bisa menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan anggaran negara.
Meski demikian, kolaborasi multipihak ini masih menghadapi tantangan serius, mulai dari koordinasi belum optimal hingga potensi tumpang tindih program. Tanpa desain kebijakan terintegrasi, upaya perluasan akses dikhawatirkan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.
Hetifah menegaskan, akses pendidikan tinggi tidak cukup hanya dibuka di pintu masuk. Negara harus pastikan mahasiswa mampu bertahan hingga lulus, dengan dukungan infrastruktur, kualitas pengajaran, dan pembiayaan yang memadai.
“Jangan sampai aksesnya terbuka, tapi mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studinya. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Jurnalis: rendy/abri
