Aksi Unjuk Rasa Terkait Adanya Dugaan Persoalan Rencana Rotasi Jabatan Pada Jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera   

  • Whatsapp

PALEMBANG, BeritaLima.Com Massa yang tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch (SCW), National Corruption Watch (NCW) dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) sambangi Kantor Gubernur Sumsel untuk Aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan rencana rotasi Jabatan, pada jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang akan dilakukan oleh Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 19 orang untuk Pejabat Eselon II dan 35 orang untuk Pejabat Eselon III.

Senin ( 14/10/2024)

 

Hal tersebut di sampaikan oleh M.Sanusi, AS di dampingi oleh M.Ali Ruben Alkatiri Koordinator aksi serta Yogi Bob, David.S, Didit.S, Simon dan Evanton Koordinator Lapangan Usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumsel.

 

“Sehubungan dengan Informasi yang dihimpun oleh Sriwijaya Corruption Watch (SCW), National Corruption Watch (NCW), dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) tentang adanya dugaan terkait rencana rotasi Jabatan pada lajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dilakukan oleh Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

 

Menyikapi persoalan tersebut, kami yang tergabung dalam organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW), National Corruption Watch (NCW), dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI), melakukan Aksi Demonstrasi dan Laporan serta menyampaikan Pernyataan Sikap dengan Tuntutan Aksi Demonstrasi kepada PJ.Gubernur Sumsel.

 

Yang akan kami sampaikan

1.Menolak rotasi pengantian jabatan pada jajaran pemerintahan daerah provinsi sumatera selatan yang dilakukan oleh PJ Gubernur.

 

Di tempat yang sama, M.Ali Ruben Alkatiri menambahkan

1.Mendesak PJ. Gubernur Provinsi. PJ, Gubernur Provinsi Harus segera Hengkang dari Provinsi sumatra selatan..

 

2.Serta dranisasi Sriwijaya Corruption watch ( SCW) National Wactch ( NCW ) dan jaringan pembelah bangsa Indonesia.( IPBI ) akan melakukan laporan dan melakukan aksi demonstrasi di kantor kemendakri RI. Terkait penolakan rotasi jabatan pada jajaran pemerinta daerah provinsi sumsel. yang akan di lakukam oleh PJ. Gubernur.

 

3.Menyerukan kepada kementrian dalam Negeri republik Indonesia.segera mengantikam dan mencopot jabatan PJ. Gubernur provinsi.

4.Kami akan lawan konspirasi serta lawan penyalah gunaan wewenang jabatan yang ada dilingkungan pemerintahan daerah provinsi sumatra selatan. Apabila aksi, kami hari ini tidak di Indahkan oleh Pj Gubernur Sumsel dapat kami pastikan akan datang lagi kekantor gubernur,” pungkasnya.

 

“Sementara itu, Aksi massa gabungan organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW), National Corruption Watch (NCW), dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) di terima oleh Timan dari BKD Provinsi Sumsel yang mengatakan terima kasih kepada gabungan organisasi Sriwijaya Corruption Watch (SCW), National Corruption Watch (NCW), dan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) yang telah melakukan aksi unjuk rasa, yang mana tuntutan atau pernyataan Sikapnya akan kami sampaikan dengan Pj Gubernur Sumsel.

 

Sambungnya lagi M. Ali Ruben Alkatiri. Meminta seluruh ASN di Pemprov Sumatera Selatan untuk bersikap netral dalam pilgub 2024. 27 November yang akan datang, supaya pilgub di Sumatera Selatan ini berjalan fair play dan biarkan masyarakat memilih dengan pilihan masing-masing kandidat sesuai dengan visi dan visi mereka,

sehingga nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa melayani masyarakat Ucapnya.

 

‘Yang Nantinya bisa memberikan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat, dan bisa mempergunakan sumber daya alam Sumatera Selatan untuk kepentingan seluas-luasnya kepada masyarakat Sumatera Selatan, itulah kita mengapa berdiri di sini sebagai masyarakat independen yang akan mencintai Sumatera Selatan ke depan agar lahir pemimpin-pemimpin yang amanah dan istiqomah Tegasnya.

 

Kami meminta PJ gubernur Sumatera Selatan untuk tidak mengambil kebijakan yang kontroversial, mengambil kebijakan yang membuat resah masyarakat, yang membuat publik merasa ada tanda tanya. Mengapa PJ Gubernur di akhir Pilkada ini mengevaluasi ASN di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan. Dan kami juga meminta bagi siapa ASN yang ketahuan memihak kandidat – kandidat untuk diberikan sanksi yang tegas dari ekspektorat nanti.

Tegasnya.

( NN))

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait