SAMPANG, BeritaLima.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Revolusi (GPR) menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jum’at (1/8/2025), guna menyampaikan sejumlah temuan dan dugaan adanya praktik pengondisian dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Audiensi yang berlangsung di aula mini kantor Dinas Pendidikan itu berlangsung singkat. Para aktivis menilai pelaksanaan PPDB di beberapa sekolah negeri, terutama tingkat SMP, sarat dengan kecurangan dan intervensi pihak luar, termasuk juga oknum dilingkup Disdik.
Koordinator sekaligus ketua GPR, Ali Idris, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa ada dugaan kuat praktik titipan siswa yang tidak sesuai jalur resmi, bahkan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu.
“Kami menemukan sejumlah bukti adanya pengondisian dalam proses PPDB. Siswa yang tidak memenuhi syarat usia dan zonasi bisa diterima hanya karena faktor kedekatan atau rekomendasi. Ini mencederai asas keadilan dan transparansi,” ujar Idris.
Ia menambahkan, selain praktik titipan, juga ditemukan dugaan adanya transaksi di balik penerimaan siswa. “Ini harus diusut tuntas agar dunia pendidikan kita tidak dicemari oleh praktik curang,” tegasnya.
Sementara itu, Saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Moh. Fadeli, belum memberikan tanggapan. Beritalima.com telah mencoba menghubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp, namun belum direspons hingga berita ini dinaikkan. (FA)
