Aceh Tengah, beritalima.com| – Aktivis disabilitas asal Gayo Syiddam Hasyim Gayo, kritik atas ketidakadilan dialaminya selama bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) melanda Aceh sejak akhir November 2025 hingga kini.
Salam wawancara bersama media beritalima dan relawan Save Gayo (2/1), Syiddam menyatakan dirinya merasa diabaikan oleh negara dan masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Negara seperti tidak hadir. Pemerintah dan masyarakat tahu saya penyandang disabilitas, tapi perlakuannya sama sekali tidak mencerminkan empati maupun perlindungan,” ucapnya.
Saat bencana terjadi, Syiddam harus menjalani kondisi sulit sebagaimana penyintas lainnya. Ia ikut antre gas elpiji di tengah situasi darurat dan sempat terjebak di kawasan Pintu Rime Gayo akibat akses jalan terputus. Ia menyayangkan tak adanya posko khusus disabilitas yang dapat menjadi ruang aman dan layanan prioritas.
Harapan tersebut telah ia sampaikan kepada Pemerintah Daerah Aceh Tengah, namun tak mendapat respons. “Yang kami harapkan hanya posko khusus disabilitas. Tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah. Bahkan yang kami terima justru pernyataan yang menyuruh kami untuk mengemis,” kisahnya sedih.
Menurutnya, “di mana-mana penyandang disabilitas itu prioritas. Tapi dalam bencana ini, kami justru seperti tidak dianggap ada.”
Pengakuan Syiddam membuka ruang refleksi yang lebih dalam. Di tengah krisis, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas seharusnya mendapat perlindungan ekstra. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tidak ada posko khusus, tidak ada jalur evakuasi ramah difabel, bahkan tidak ada komunikasi yang inklusif.
Pertanyaannya bukan hanya soal kesiapsiagaan, tapi juga soal keberpihakan. Apakah sistem tanggap darurat di Indonesia sudah mengakui hak difabel sebagai warga negara setara? Mengapa suara penyintas disabilitas masih belum menjadi bagian dari perencanaan kebijakan? Apakah empati hanya berlaku dalam slogan, bukan dalam sistem?
Kejadian ini menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem penanggulangan bencana, seperti: tidak adanya protokol khusus untuk penyandang disabilitas; Minimnya pelibatan komunitas difabel dalam perencanaan dan simulasi bencana; serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan relawan inklusif.
Sebenarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah didirikan Difabel Tanggap Bencana atau Difagana pada 2017 saat terjadi erupsi Gunung Merapi. Contoh di DIY ini bisa ditularkan ke daerah lain, sehingga pendampingan kepada masyarakat disabilitas bisa lebih jelas saat menghadapi bencana.
Sebagai difabel netra, saya melihat ketidakhadiran posko khusus bukan sekadar kelalaian teknis. Ini cermin dari sistem yang belum sepenuhnya mengakui keberadaan difabel sebagai bagian dari masyarakat yang berhak dilindungi.
Menteri Sosial dalam pernyataannya di awal Desember 2025 pernah mengatakan akan memberikan perhatian khusus bagi disabilitas. Tapi adakah yang mengawasinya di lapangan?
Untuk mencegah pengulangan ketidakadilan serupa, beberapa langkah konkret perlu segera dilakukan. Yakni pengadaan aturan baku atau SOP tanggap darurat inklusif dan wajib diterapkan di seluruh daerah rawan bencana.
Perlu didirikan posko khusus disabilitas sebagai standar, bukan pengecualian. Senantiasa melibatkan komunitas difabel dalam pelatihan relawan dan simulasi evakuasi dan menyediakan jalur komunikasi ramah difabel, termasuk informasi dalam format audio, braille, dan bahasa isyarat.
Bencana boleh datang tanpa permisi, tapi perlindungan tidak boleh datang dengan syarat. Suara Syiddam adalah pengingat soal inklusi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata menyangkut hidup dan martabat.
Semoga di 2026 menjadi titik balik, di mana kebijakan lebih cerdas diterapkan sebagai wujud nyata negara hadir. Karena dalam setiap krisis, yang diuji bukan hanya kesiapan, tapi juga kemanusiaan.
Jurnalis: abdul hadi (difabel netra)/abri
