Jakarta | beritalima.com – Rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar mulai dilaksanakan tahun ini hingga tahun 2024 dengan anggaran yang disetujui DPR RI senilai Rp2,9 triliun. Sebelumnya Bagian Anggaran pada Biro Perencanaan KLHK telah mengajukan anggaran ke DPR sebesar Rp5,9 T namun Komisi IV DPR tidak menyetujui dengan alasan tidak hanya hutan mengrove yang harus diperhatikan karena kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan ada hutan lain yang harus diperhatikan seperti hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.
“Angka Rp2,9 T tersebut merupakan kebutuhan anggaran BRGM dalam rangka pelaksanaan percepatan rehabiitasi mangrove tahun ke-2. BRGM ditugasi Presiden untuk ikut mempercepat rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar sampai dengan tahun 2024,” tandas Hartono, Direktur Badan Restosi Gambut dan Mangrove yang berhasil diminta tanggapannya melalui pesan WA, pada Minggu (24/7/2021).
Kendati telah disepakati Rp2,9 T tersebut, Direktur Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan menyesuaikan target penanaman tahun kedua sesuai dengan angka (Rp2,9 T) yang dapat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan anggaran yang disediakan Kementerian Keuangan demi masa depan mangrove.
“Kami sedang memonitor pelaksanaan rehab mangrove tahun 2021 namun prioritas pembangunan dan kemampuan pembiayaan pemerintah tahun 2022 juga terus diexercise dan secara dinamis dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” terangnya.
Dengan demikian Hartono memaklumi dengan disetujui anggaran Rp2,9 T itu mengingat masa pandemik covid-19 bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Yang pasti pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove tahun 2021 ini prosesnya panjang dimulai bulan April tahun sebelumnya untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove yang selama ini hampir punah dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan alih fungsi lahan.
“Iya proses perencanaan dan penganggaran di republik ini kan panjang mas, dimulai dari bulan April tahun sebelumnya,” jelasnya.
Kendati tidak 100 persen sesuai yang direncanakan sampai akhir tahun 2024 untuk 600.000 hektar, ia menyatakan bahwa yang harus difahami bersama katanya, saat ini sedang dilakukan up dating pada mangrove nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kementerian terkait. Karena menurutnya luasan existing mangrove dan mangrove rusak bisa berubah.
“Pada saat yng sama, Kementerian KKP bersama Pemerintah Provinsi sedang menyelesaikan tata ruang pesisir. Jadi angka luasan existing mangrove dan mangrove rusak serta rehabilitasi mangrove bisa berubah,” tegasnya.
Sementara Direktur Konservasi Tanah dan Air pada Direktorat Jenderal Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai rehabilitasi hutan mangrove sesuai anggaran yang disetujui DPR, yang seharusnya Rp5,9 triliun untuk 600.000 hektar lahan hutan mangrove sampai dengan tahun 2024, dibagi menjadi dua bagian yaitu Rp2,9 triliun untuk BRGM sedangkan sisanya Rp3 triliun untuk Ditjen-Ditjen lainnya.
Reporter : Dedy Mulyadi
