Alfian Desak Pemerintah dan Undang Pengusaha untuk Terlibat Membayar Tunggakan Iuran BPJS

  • Whatsapp
Caption Owner CV. Jawara International Djaya Marsuto Alfianto

PAMEKASAN, Beritapima.com| Owner CV. Jawara International Djaya Marsuto Alfianto menyarankan pemerintah agar segera membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Pamekasan.

Penyampaian tersebut disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Persatuan Wartawan Pamekasan Indonesia (PWI) Kabupaten Pamekasan di Lantai 4 Gedung Rektorat UIN Madura, Kamis (30/10/2025).

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut mengangkat tema Tantangan dan Arah Kebijakan UHC di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, ia menyampaikan terdapat tunggakan iuran tahun 2025 kepada BPJS Kesehatan Pamekasan sebesar Rp 43 miliar.

“Jadi saran saya seharusnya Pemkab Pamekasan cepat membayar hutang tersebut ke BPJS agar masyarakat tidak dijadikan tumbal,” Ungkap Marsuto Alfianto.

Advokat asal Pamekasan, Marsuto Alfianto, mengatakan, bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Pamekasan mendapat anggaran Rp 112 miliar. Alokasi DBHCHT didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024, dengan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk kesehatan.

Selanjutnya, ia menyampaikan seharusnya Bupati Pamekasan mengundang pengusaha untuk membayar iuran tenaga kerja dari jumlah 150 ribu pekerja rokok di Kabupaten Pamekasan.

“Pekerja rokok yang bayar di Pamekasan tidak sampek 43 ribu. Artinya tidak sampai 40 persen,” Urainya.

Selain itu, ia berpendapat jika apa yang dilakukan bupati Pamekasan 2024-2025 terkait utang UHC ini bagian dari kelalaian hukum ini wajib diklasifikasi. Supaya tidak sampai punya beban hutang banyak.

Alfian, menemukan di Pamekasan ada salah satu rumah sakit di Kabupaten Pamekasan setiap orang datang hamil dilakukan sesar. Kenapa di sesar, karena dari jumlah itu kalau misal di sesar ini langsung di bayar oleh BPJS sebesar 13-17 juta.

“Saya minta kepada DPRD Pamekasan untuk melakukan penelusuran dengan hal tersebut dan data ada di saya. Takut kita bayar untuk rumah sakit bukan untuk orang yang sakit. Serta saya sampaikan jangan sampai negara berbisnis dengan rakyat. Kalau negara berbisnis dengan rakyat, maka rakyat yang akan dijadikan tumbal,”tukasnya.(An-KR).

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait