JAKARTA, Beritalima.com– Daerah kepulauan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan inisiatif DPD RI periode lalu segera diundangan, paling lambat tahun depan.
“Terus terang kami, pemerintah daerah yang memiliki kepulauan sangat berharap ada UU itu,” kata Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.
Itu disampaikan Ali Mazi dalam ramah tamah dengan Ketua DPD RI beserta rombongan serta Forkompida setempat di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari, Kamis (19/11) malam. “Sebagai Provinsi Kepuluan, kami agar Ketua DPD RI memperjuangkan karena ini menyangkut keadilan dana transfer daerah dari pusat,” kata Ali Mazi. Selain Gubernur, juga tampak hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas, Ketua DPRD Provinsi Abdurrahman Saleh dan jajaran Forkompinda lainnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI, LaNyalla mengungkapkan, RUU itu telah diserhkan kepada Pimpinan DPR RI, dan masuk dalam Prolegnas. “Memang belum dibentuk Panja, sebab belum semua fraksi yang ada di DPR RI menyerahkan nama-nama anggota yang bakal bertugas untuk membahas RUU itu di Panja,” kata LaNyalla.
Pemerintah Daerah Kepulauan punya tingkat keseulitan dan tantangan lebih berat dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Karena itu, RUU ini memberi jalan keluar agar Pemerintah Pusat membedakan perlakuan Dana Transfer ke Daerah, antara daerah kepulauan dengan daratan.
Dalam RUU itu, DPD RI mengusulkan ada nomenklatur Dana Khusus Kepulauan (DKK), selain Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus sehingga tambahan dana itu dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik pulau-pulau kecil berpenghuni.
Pada kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan pentingnya pola kepemimpinan pemerintahan di daerah yang melibatkan secara aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dalam beberapa studi, kepemimpinan daerah masa depan diukur dari indikator partisipatoris publik.
“Artinya, masalah tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Tetapi warga ikut terlibat dalam menyesaikan masalah,” ungkap LaNyalla yang dalam Kunker kali ini mengajak 22 senator dari berbagai provinsi yang ada di tanah air termasuk dari Sulawesi Tenggara. (akhir)
