Jakarta, beritalima.com|– Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) serukan langkah cepat pemerintah Indonesia merespons krisis kemanusiaan internasional yang terus memburuk di Sudan.
Sejak pecahnya konflik antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) pada April 2023, data PBB mencatat lebih dari 10 juta orang terpaksa mengungsi. Lebih dari 25 juta orang membutuhkan bantuan.
Layanan kesehatan dan distribusi pangan runtuh di banyak wilayah. Situasi ini menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini, namun perhatian global masih sangat terbatas.
Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky dalam keterangan pers menyampaikan (17/11), “Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh toleransi. Tidak pantas jika kita tidak peduli pada tragedi kemanusiaan seperti ini. Sudan memang tidak seramai isu Palestina. Namun masalah kemanusiaan bisa terjadi di mana saja. Ukurannya sederhana. Kita punya hati atau tidak untuk memperhatikannya.
Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU tersebut mengatakan krisis ini menjadi perhatian banyak tokoh nasional Indonsia. Ia menyatakan, para tokoh tersebut memerlukan wadah yang bisa menyampaikan seruan bersama. Tujuannya agar pemerintah melihat bahwa ada kepedulian nyata dari masyarakat Indonesia terhadap nasib rakyat Sudan.
“ALKIS dibentuk karena tidak ada wadah nasional yang secara khusus mengawal perhatian publik Indonesia terhadap tragedi di Sudan. Banyak organisasi dan tokoh peduli pada isu tersebut, tetapi suara mereka terpisah. ALKIS hadir untuk menyatukan kepedulian itu agar advokasi lebih terarah. Koordinasi yang kuat dinilai dapat mendorong respons pemerintah dan memperkuat tekanan moral dari masyarakat sipil,” terang Mudir atau Direktur Zawiyah al-Hikam, Depok Jawa Barat.
Di antara yang diserukan ALKIS, lanjut Hilmi, mendorong pemerintah membuka langkah diplomatik melalui PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok. ini bertujuan membuka jalur aman bagi warga sipil serta memperkuat tekanan internasional agar pertempuran mereda. ALKIS meminta pemerintah menyampaikan posisi resmi yang berpihak pada keselamatan rakyat Sudan serta mendorong penghentian suplai senjata kepada pihak yang bertikai.
“Selain diplomasi, ALKIS meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk menugaskan Kementerian Luar Negeri, BNPB, PMI, dan Baznas untuk mengirim bantuan medis dan logistik. ALKIS menilai dukungan lintas lembaga serta partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat solidaritas publik Indonesia terhadap kondisi Sudan,” ujar Hilmi.
Seruan ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional. Di antaranya Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., MA., Hj. Safira Rosa Machrusah, KH. Ubaidillah Ruhiyat, Dr. (H.C.) K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D., Dr. KH. Muhammad Afifuddin Dimyathi Romly, Lc., MA, Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A., Dr. KH. Ahmad Fauzi Tijani MA, Hj. Fatimah Asri Mutmainnah, Dr. K.H Muhammad Faiz Syukron Makmun, M.A., Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA., Dr. H. Faisal Hendra, Lc., MA, KH. Muhammad Yusron Shidqi Hasyim Muzadi, M.A., K.H. Dr. Bukhori Sail Attahiri, Lc., M.A., Assoc. Prof. Dr. H. Sueb Thahir, Lc., M.A., Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., Dr. H. Muhammad Shohib Rifa’i, MA., H. Muhammad Rizqi Romdhon, B.Ed., Gr., M.H., M.Pd., CWC., H. Miftahuddin Ahimy, MA. M.IP.
Jurnalis: Rendy/abri
