JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya gagal mengatasi lonjakan harga kedelai impor yang kemudian berdampak pada keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe di berbagai daerah tanah air.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi IV DPR RI, Amin Ak dalam keterangan pers yang diterima awak media, Rabu (6/1) mengatakan, tren kenaikan harga kedelai di pasar global sudah terjadi sejak Agustus tahun lalu. Dan, ini seharusnya sudah diantisipasi oleh Pemerintah.
Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan dan Industri ini mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok saat pasokan kedelai di pasar global menipis.
Jika terbukti terjadi penimbunan stok yang dilakukan pedagang ‘nakal’, Amin mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelaku. “Soal kedelai ini selalu berulang satu dekade terakhir. Persoalannya sama, instabilitas harga sehingga membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terpukul ajibat kenaikan harga,” beber Amin.
Dugaan penimbunan stok kedelai itu, kata wakil rakyat Dapil IV Provinsi Jawa Timur ini sangat beralasan mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga importir itu sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan.
Karena itu, Amin mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai. Selain itu, Pemerintah juga didesak untuk segera menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang agar persoalan kedelai ini tuntas. Untuk jangka pendek, pemerintah harus segera mencari pasokan kedelai dari luar Amerika Serikat yang selama ini menjadi sumber terbesar pasokan kedelai di dalam negeri.
“Sekitar 95 persen pasokan kedelai impor berasal dari negeri Paman Sam. Persoalannya, untuk 2020-2021 ini, kedelai AS sudah diborong China. Indonesia harus cari pemasok lain, karena panen kedelai lokal masih dua bulan lagi. Itupun jumlahnya sedikit,” tegas Amin.
Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), hingga 10 Desember 2020 lalu, China telah membeli 58 persen kedelai dari AS untuk kontrak 2020-2021. China membutuhan pasokan besar untuk kebutuhan pakan babi pasca peternakan mereka pulih dari wabah flu babi.
Data dari S&P Global Platts Analytics menyebutkan, terjadi lonjakan permintaan ekspor kedelai AS yang diperkirakan meningkat 31 persen (year-on-year) menjadi 59,87 juta metrik ton. Hal itu memicu kenaikan harga kedelai di pasar global, dimana rata-rata harga kedelai Desember 2020 mencapai US $ 461 per ton, naik 6 persen dari harga November.
Sedangkan rata-rata harga kedelai AS September 2020-Agustus 2021 sekitar US $ 10 per bushel, atau naik 17 persen (year-on-year). “Ini tantangan bagi Menteri Perdagangan yang baru, M Luthfi untuk mengatasi pasokan kedelai dengan mencari sumber-sumber baru dari negara di luar AS,” ujar Amin.
Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Jember dan Lumajang itu menyebut sejumlah negara produsen kedelai yang perlu dijajaki antara lain Brasil, Argentina, Paraguay, India, Kanada, Rusia, Ukraina maupun sejumlah negara Afrika.
Selain pembelian langsung, lanjut Amin, Indonesia bisa menawarkan produk dari Indonesia sebagai komoditas barter seperti minyak sawit, kopi, dan produk unggulan lainnya. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pemerintah bisa menugaskan BUMN Pangan bersama koperasi pengrajin tahu tempe untuk mengembangkan sentra produksi kedelai baru.
Kementerian pertanian mencatat, produksi kedelai dalam negeri berkisar 420 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 15 persen dari total kebutuhan per tahun yang mencapai lebih dari 2,6 juta ton. “Keterlibatan BUMN Pangan yang holdingnya baru dibentuk akhir 2020 lalu, juga untuk mengontrol pasokan agar tidak dikendalikan oleh kartel. Saya harapkan BUMN Pangan mampu mengembalikan produksi kedelai nasional seperti 10 tahun lalu yang mencapai 1,8 juta ton per tahun.
Dengan umur panen yang hanya sekitar 3 bulan, kedelai lokal bisa ditanam 3 kali setahun. “Artinya untuk mencapai produksi minimal 1,8 juta ton per tahun, hanya dibutuhkan lahan 300 ribu hektare yang diperuntukkan khusus untuk kedelai. “Masa sih kita nggak mampu?” demikian Amin Ak. (akhir)
