JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pembantu dia di Kabinet Indonesia Maju (KIM) mempercepat pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis maupun pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti yang dijanjikan kepala negara beberapa waktu lalu.
Soalnya, ungkap anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan Industri tersebut kepada Beritalima.com melalui WhatsApp (WA), Senin (6/4) siang, sampai saat ini kelangkaan APD masih menjadi masalah krusial di berbagai rumah sakit di daerah. Kalaupun ada di pasar, harganya sangat mahal sehingga kekurangan APD itu semakin mengancam keselamatan para tenaga medis.
“Sudah berapa pula tenaga medis yang menjadi korban hanya akibat dari keterbatasan APD ini.
Kami banyak menerima pengaduan, terutama para pengelola rumah sakit dan tenaga medis. Kepada kami, pengelola dan para tenaga medis itu mengeluhkan sulitnya mendapatkan APD. Padahal, jumlah pasien positif Covid-19 terus mengalami kenaikan di berbagai daerah,” ujar Amin Ak.
Pantauan di lapangan, lanjut politisi senior PKS itu, rumah sakit dan klinik saat ini kesulitan mendapatkan APD dan berbagai jenis alat pelindung lainnya mulai dari masker, sarung tangan, pelindung muka, kaca mata, hingga sepatu pelindung. Selain itu, yang juga masih sulit didapat para tenaga medis antara lain, alkohol, disinfektan, dan hand sanitizer yang merupakan hal penting untuk membersihkan diri dari virus.
“Harus Pemerintahan Jokowi punya terobosan agar semua kebutuhan tersebut tersedia dan terjangkau di lapangan. Para dokter dan tenaga medis yang berjibaku melawan Corona bukan hanya di rumah sakit-rumah sakit besar, namun hingga ke rumah sakit kecil di daerah bahkan klinik pribadi. Mereka sudah cukup lama mengeluhkan APD dan bahan-bahan pembersih medis tersebut,” tegas Amin.
Sebab itu, kata Amin, produksi massal APD sudah sangat mendesak, bukan hanya untuk melindungi tenaga medis tetapi juga untuk menekan harga dipasaran yang melambung tinggi. Dalam jangka pendek ini, Amin meminta pemerintah mengendalikan harga APD ke tingkat yang wajar agar pihak rumah sakit dan klinik mampu membeli untuk melindungi tenaga medis.
“Jangan harga dipermainkan segelintir orang yang mencari keuntungan dalam kesempitan. Ini persoalan nyawa anak bangsa,” ketus Amin yang mengaku menyesalkan lambannya Pemerintah.
Selain mengandalkan perusahaan swasta dalam memproduksi APD, Amin juga meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menugaskan sejumlah BUMN strategis dalam memproduksi APD. Amin menyoroti BUMN Kimia Farma yang tidak memproduksi masker dan hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pemasok.
Dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, Pemerintah tidak bisa lagi business as usual. Namun, harus bergerak cepat karena kondisinya sudah darurat.
Selain itu juga Amin didesak Kementerian BUMN menugaskan sejumlah BUMN strategis untuk memproduksi ventilator (alat bantu pernafasan) karena kebutuhannya saat ini sangat tinggi.
“Tidak perlu ventilator canggih, yang penting berfungsi baik dan bisa digunakan pasien. Saya juga mendesak Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi menghimbau namun ‘memaksa’ industri otomotif berpartisipasi aktif memproduksi ventilator, seperti yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat.
“Angka kematian tinggi, salah satunya karena minimnya ventilator yang dimiliki rumah sakit-rumah sakit di berbagai daerah. Sulitnya pasien positif Covid-19 bernafas memperburuk kondisi pasien sehingga meningkatkan angka kematian,” demikian Amin Ak. (akhir)
