JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perikanan mampu menjadi lokomotif pengelolaan Sumber Daya Perikanan (SDP) nasional sehingga kuat untuk menghela pemulihan ekonomi Indonesia yang tengah dilanda resesi.
Permintaan anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan dan Industri itu disampaikan kepada Beritalima.com, Rabu (30/12) malam terkait dengan Keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir menggabungkan Perum Perikanan Indonesia dengan PT Perikanan Nusantara menjadi BUMN Perikanan.
Merujuk kepada data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2018, potensi lestari SDP tangkap laut Indonesia sekitar 6,7 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 53 persen atau 3,57 juta ton per tahun. Jumlah itu masih bisa ditingkatkan.
“Jika seluruh potensi perikanan tangkap itu dapat imanfaatkan, nilai ekonomi yang diperoleh dari sejtor ini diperkirakan mencapai US$15,1 miliar atau sekitar Rp211 triliun per tahun. Itu baru komoditas ikan, belum komoditas Sumber Daya Laut lainnya,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini.
Lebih lanjut, Amin mengungkapkan, tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Indonesia karena masih rendahnya kapasitas alat tangkap (fishing capacity). Contoh, dari potensi perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT) nasional 2,478 juta ton, produksi TCT 2019 hanya tercatat 129.785 ton atau 5,2 persen yang mampu dimanfaatkan.
“Dibentuknya holding BUMN Perikanan, harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan industri olahan berbasis perikanan yang sangat besar itu,” kata Amin.
Pembentukan holding tersebut seharusnya menghilangkan tumpang tindih kepentingan bisnis Perindo-Perinus yang selama ini terjadi di lapangan sehingga ini menjadi momentum untuk ekspansi pasar dan meningkatkan daya saing perusahaan.
Kementerian BUMN memperkirakan perikanan Indonesia menghasilkan Rp 10,20 triliun, laba Rp 1,06 triliun dan total aset Rp 5,87 triliun 2025. Angka-angka itu jelas jauh di atas pendapatan Perindo sekitar Rp 1 triliun dan Perinus Rp 600 miliar 2019. “Ada yang salah dalam pengelolaan kedua perusahaan selama ini. Ini tidak boleh terulang lagi setelah holding BUMN perikanan dibentuk,” tegas Amin.
Selain itu, jelas Amin, BUMN Perikanan juga harus mampu meningkatkan kapasitas penangkapan perikanan dengan memperkuat armada perikanan nasional. Saat ini, Indonesia belum mampu berbuat banyak memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia karena minimnya kapal-kapal bertonase besar, kapal di atas 150 tonase kotor (GT). “Padahal di wilayah ZEE itu potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan sangat besar, terutama jenis-jenis ikan yang memiliki harga jual tinggi di pasar global seperti tuna,” kata Amin.
Karena itu, Amin meminta BUMN Perikanan harus menjadi garda depan peningkatan ekspor perikanan tangkap dan hasil industri olahan perikanan agar perekonomian nasional berjaya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume ekspor tuna nasional 2019 hanya 184.130 ton atau menguasai 4,6 persen pangsa ekspor tuna global. Nilai ekspornya hanya US$747.535 juta.
Jumlah tersebut jauh dibawah potensi yang dimiliki, dimana berdasarkan data KKP seharusnya Indonesia mampu mengekspor sedikitnya 1 juta ton tuna dengan nilai ekspor sebesar US$ 2,5–3 juta per tahun. “Sudah saatnya BUMN Perikanan tampil sebagai lokomotif penghela pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan devisa dari perikanan,” demikian Amin Ak. (akhir)
