JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya mengedepankan dialog dalam menghadapi gelombang unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker). Pemerintah juga harusnya mampu menyodorkan argumentasi yang bisa membuat rakyat percaya bukan sebaliknya membungkam kritik dengan tudingan hoaks dan makar.
Hal itu disampaikan legislator dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak menanggapi pernyataan media terkait masih maraknya aksi protes dan unjuk terhadap UU Ciptaker, meski Presiden sudah menandatangani UU tersebut. Menurut anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan dan Industri itu, tindakan refresif dalam menyikapi kritik dan unjuk rasa terbukti tidak mampu memadamkan gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Rakyat cukup cerdas dan mampu menangkap ketidakberesan dalam proses lahirnya UU Ciptaker maupun muatan isinya yang sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Sikap ngotot pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja telah memicu lahirnya gelombang protes dan unjuk rasa. Seharusnya pemerintah bersikap bijak dalam menanggapi aspirasi rakyatnya sendiri,” ujar wakil rakyat dari Kabupaten Jember dan Lumajang ini.
Amin mengatakan, kalangan pelaku usaha kini sedang mengamati apa yang akan dilakukan Pemerintah untuk menghadapi aspirasi masyarakat. Kondisi yang tak kondusif dan tak stabil jauh lebih mengkhawatirkan bagi pelaku usaha.
Yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah kedewasaan serta sikap kenegarawanan Pemerintah dengan mendengar dan memberikan koridor atau ruang yang cukup bagi penyampaian aspirasi. “Sebab, semua orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan para demonstran ini adalah rakyat yang mencintai negeri ini,” demikian Amin Ak. (akhir)
