JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bergerak cepat melakukan penyelamatan terhadap PT Garuda Indonesia agar maskapai penerbangan plat merah tersebut tidak terperosok semakin lebih dalam.
Dua langkah yang harus digesa, jelas politisi senior di Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan serta Industri termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Amin Ak, adalah melakukan audit investigasi dan restrukturisasi utang melalui renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat.
Ini disampaikan Amin menanggapi polemik pilihan opsi penyelamatan Garuda dari empat opsi yang disodorkan Pemerintah. Utang Garuda kini mencapai Rp 70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp 1 triliun setiap bulan sehingga bakal membuat perseroan sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.
“Erick Thohir selaku Menteri BUMN harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restruktururisasi andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap PT Garuda,” tegas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut.
Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur ini menduga utang jumbo yang melilit Garuda Indonesia akibat mark up, baik harga maupun jumlah pesawat dalam proses pengadaan armada maskapai pelat merah tersebut.
Seperti dituturkan Direksi Garuda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta awal pekan ini, biaya sewa pesawat Garuda itu dua kali lebih mahal dari standarnya.
“Karena itu, saya mendesak agar ada konsekuensi hukum terhadap dugaan mark up yang dilakukan manajemen PT Garuda pada era-era sebelumnya. Karena itu BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit Garuda,” ujar Amin.
Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama, pinta Amin, harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang.
“Harus ada efek jera terhadap manajemen BUMN-BUMN lain di masa lalu dan juga menjadi peringatan bagi manajemen BUMN di masa akan datang,” kata Ketua Pokja Fraksi PKS di Komisi VI DPR RI ini.
Selain manajemen Garuda, ungkap Amin, sanksi juga harus diberikan kepada Akuntan Publik jika terbukti telah ‘bermain mata’ atau melanggar etik dalam proses audit. Sanksi juga harus dimasukkan dalam daftar hitam auditor bermasalah.
Terkait restrukturisasi dan regenosiasi, lanjut Amin, manajemen Garuda memang berhasil menegosisasi biaya sewa 30 persen -nya sehingga ada penghematan US $11 juta per bulan. Namun, itu belum cukup.
Negosiasi juga perlu dilakukan terkait jumlah pesawat yang disewa, dari jumlah 142 pesawat yang ada, dengan kondisi market size atau kapasitas penumpang saat ini hanya diperlukan 41 pesawat saja.
“Harus ada renegosiasi. Ini kan konyol karena Garuda harus berdarah-darah untuk membiayai 101 pesawat yang sebetulnya tidak dibutuhkan, baik biaya sewa maupun perawatannya,” ujar Amin.
Perampingan jumlah pesawat sangat mendesak agar Garuda tidak terus menerus dibebani utang akibat biaya sewa maupun denda yang harus dibayarkan.
Amin pun menyarankan agar perampingan tetap dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan meski market size sudah mulai normal agar Garuda memperoleh windfall dari efisiensi yang dilakukan dalam usaha memulihkan kondisi keuangan maskapai penerbangan kebanggaan bangsa Indonesia. (akhir)
