MOROTAI, beritalima.com – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Kabupaten Pulau Morotai menggelar unjuk rasa, mendesak Kejagung Republik Indonesia (RI) mengambil alih sejumlah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama pejabat di lingkup Pemerintah kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut).
Aksi Ampera tersebut, Mereka menilai sejumlah kasus yang diduga melibatkan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perkebunan Muslim, atas dugaan terlibat dalam anggaran perjalan fiktif tahun 2015 sebesar Rp 600 juta, tak kunjung ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai.
“Kejagung RI harus ambil alih kasus korupsi, yang diduga melibatkan nama pejabat daerah, karena masyarakat Morotai mosi tidak percaya lagi supremasi hukum yang ada di Morotai,”teriak ketua Ampera Kabupaten Pulau Morotai, Julkifli Samania saat berorasi.
Selain desakan agar Kejagung RI mengambil alih sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah nama pejabat, dia juga mendesak DPRD segera memanggil Kadis Pertambangan untuk dimintai penjelasan, prihal padanya aliran listrik yang bekalangan ini terjadi di Kecamatan Morotai Timur (Mortim).
“Lembaga DPRD segera memanggil Kadistamben untuk menjelaskan pemadaman listrik yang terjadi di kecamatan Mortim, untuk menjawab keluhan warga selama ini,”desaknya. (ssd)
